PROYEK WADUK CIAWI GAGAL TAHUN INI

RENCANA pembangunan waduk Ciawi dipastikan molor lagi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimulyo, tahun ini baru akan meneken empat proyek waduk. Untuk waduk Ciawi, masih diusahakn tahun depan.

RISHAD NOVIANSYAH|YUSKA APITYA
[email protected]

Menteri Basuki beren­cana menandatangani empat kontrak empat waduk hari ini. Se­dangkan satu waduk sisanya diperkirakan proses kon­traknya molor hingga November nanti. Adapun ke-4 waduk yang ditargetkan dapat dilakukan penan­datangan kontrak lelang pada Sep­tember ini adalah Waduk Tapin di Kalimantan Selatan senilai Rp 800 miliar, Waduk Sei Gong di Batam Kepulauan Riau senilai Rp 130 mil­iar, Waduk Sindang Heula di Kabu­paten Serang Banten senilai Rp 450 miliar, serta Bintang Bano di Kabu­paten Sumbawa Barat NTB senilai Rp 800 miliar.

Sementara itu, satu waduk yang diproyeksikan molor proses lelangn­ya adalah Waduk Rotiklod di Kabu­paten Belu NTT. Menurut Basuki, tertundanya proses lelang waduk tersebut karena persoalan teknis. “Rotiklod nampaknya belum bisa di September ini, paling November itu nanti,” kata Basuki, kemarin.

Meski tidak merinci, Basuki mengatakan persoalan teknis yang mengakibatkan kontrak waduk tidak dapat segera dilakukan adalah persoalan Analisis dampak lingkun­gan (AMDAL) serta revisi desain. Pa­dahal, Kementerian PU-Pera sendiri pada awalnya menargetkan proses tender untuk 13 waduk yang diarget­kan tahun ini akan rampung.

Sekedar catatan, hingga saat ini sudah 8 waduk yang diteken kon­traknya yakni, bendungan Raknamo yang berada di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), bend­ungan Logung di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Selain itu, ada juga bendungan Lolak di Kabupaten Bo­laang Mongondow, Sulawesi Utara dan Bendungan Keureuto, di Ka­bupaten Aceh Utara Nangro Aceh Darussalam.

Selain itu ada juga, waduk Pas­seloreng di Kabupaten Wajo Sulawe­si Selatan, waduk Tanju di Kabu­paten Dompu Nusa Tenggara Baray (NTB), waduk Mila di Kabupaten Dompu NTB, dan waduk Karian di Kabupaten Lebak Banten.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU-Pera Mudjiadi menambahkan, untuk tahun ini alokasi anggaran untuk pembangunan waduk dan perbai­kan embung jumlahnya mencapai Rp 8 triliun. “Saat ini masih dalam proses,” kata Mudjiadi.

Pada tahun 2015-2019, Kemente­rian PU-Pera sendiri merencanakan pembangunan 65 waduk dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp 76,52 triliun. Pembangunan bend­ungan itu sendiri sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana, memenuhi ketersediaan air bagi masyarakat, serta menin­gkatkan dan mengembangkan po­tensi irigasi. Meski demikian, pem­bangunan waduk tersebut sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan pemerinah. Khusus tahun 2016, Kementerian PU-Pera telah merencanakan pembangunan be­berapa waduk seperti waduk Kuwil di Manado, waduk Ciawi di Bogor Jawa Barat, Cipanas Jawa Barat.

Pembangunan waduk Ciawi se­jauh ini masih terganjal lahan yang digunakan. Sejauh ini, masih ban­yak lahan yang belum dibebaskan dan masih dalam tahap pemetaan titik-titik.

Bupati Bogor, Nurhayanti menga­takan saat ini pembangunan waduk tersebut masih dalam tahap pembe­basan lahan di Desa Sukamahi dan Desa Cipayung untuk digunakan sebagai akses keluar-masuk ke area waduk seluas 150 hektar tersebut.

“Sekarang dalam proses pem­bebasan tanah untuk jalannya dulu. Kalau jalannya sudah beres, baru ke waduknya. Perencanaan ini mungkin sekitar bulan September baru selesai. Kalau bantuan dari DKI nanti kita tunggu saja yah,” ujar Yanti.

Nurhayanti juga menjelaskan Dirjen Sumber Daya Air Kementeri­an Pekerjaan Umum telah menyele­saikan Feasibility Study (FS) proyek waduk tersebut. Adapun Detail Eng­ginering Design (DED) dalam tahap pematangan. “Pemerintah daerah diminta segera melakukan sosial­isasi kepada masyarakat sehubun­gan proyek waduk tersebut,” kata Nurhayanti, akhir pekan lalu.

Merujuk Undang-Undang No­mor 12 tentang Pengadaan Tanah, Bupati Bogor menjelaskan, intansi yang membutuhkan tanah member­itahukan kepada daerah terkait ren­cana pembebasan lahan.

Nurhayanti telah mengantisipa­si permainan calo tanah. Dia mem­inta camat dan kepala desa mewas­padai praktik makelar tanah karena dikhawatirkan para calo akan meng­ganggu proses pembebasan untuk lahan waduk.

Pada saat sosialisasi, katanya, warga akan diberi pemahaman bahwa dua waduk itu untuk kepent­ingan yang lebih besar. “Jadi, tidak ada ruang untuk calo. Karena ada tim dan pembebasan dilakukan se­cara transparan,” tandasnya. (*)