Demokrat-Golkar Mau Libas Dominasi PPP

Jajaran anggota legislatif Kabupaten Bogor belum juga menindaklanjuti hasil evaluasi mengenai tata tertib (tatib) pengisian wakil Bupati Bogor malah terkesan mendiamkan.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Padahal, tatib yang ada telah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Bupati Bogor, Nurhayanti mengungkapkan diundang oleh DPRD untuk membahas tata tertib dan berencana mengadakan pertemuan dengan gabungan partai pengusung.

“Sudah direncanakan pertemuannya tapi sekarang masih mencari waktu yang pas. Agendanya sih membahas tata tertib dan membicarakan dua nama yang bakal maju dalam calon wakil bupati,” ujar Nurhayanti.

Pernyataan Yanti diamini oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi yang mengatakan ada pertemuan terse­but meski tanpa dihadiri pimpinan-pimp­inan partai yang sedang menunaikan iba­dah haji.

“Segera kita tindaklanjuti tata tertib yang telah dievaluasi. Sekitar pekan depan ada pertemuan antara pimpinan partai politik dengan bupati untuk membahas dua nama yang dicalonkan sebagai wakil bupati,” ujar pria yang akrab disapa Jaro Ade itu.

Politisi Golkar itu pun menyatakan be­berapa pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Kerahmatan yang tidak bisa hadir antara lain Usep Saefullah dari PAN dan Iwan Setiawan dari Gerindra.

Saat ditanya mengenai calon wakil bu­pati yang tidak boleh merangkap jabatan, Jaro Ade enggan berkomentar banyak.

“Jangan menduga-duga dan mempre­diksi. Saya tidak mau berkomentar, nanti baca tatib saja setelah saya tandatangani,” lanjutnya.

Sementara nama-nama yang muncul dalam bursa calon F 2 belakangan ini diantaranya Ketua DPW PPP Ade Mu­nawaroh Yanwar, Momon Permono dari Demokrat dan Permadi Ajid (PAN).

Salah satu calon, Momon Permono mengungkapkan jika telah ada undangan yang diterima oleh partainya untuk mem­bahas soal wakil bupati.

“Memang kemarin sempat ada komu­nikasi untuk pertemuan dengan koalisi. Tapi saya belum atau waktu dan tempat­nya dan belum ada perkembangan,” ujar Momon.

Momon pun mendukung adanya aturan jika calon wakil bupati tidak boleh merangkap jabatan.

“Itukan bagus supaya wabupnya lebih fokus dan tidak terpecah pikirannya dan bisa bekerja secara maksimal tanpa me­mikirkan pekerjaan lain,” sambungnya.

Terpisah Ketua DPD Jawa Barat Partai Demokrat, Iwan R Sulandjana mengung­kapkan, selalu memantau perkembangan pengisian kursi F 2 di Bumi Tegar Beri­man, terlebih ada salah satu kadernya yang maju dalam bursa pengisian wabub.

“Kita jalin komunikasi yang intensif den­gan partai koalisi agar menemukan solusi pengisian wabup ini. Karena yang saya liat pengisian wakil bupati Bogor cukup alot,” ung­kapnya.

Iwan menam­bahkan, salah satu kriteria dalam pen­gisian wabup adalah tidak boleh merang­kap jabatan dan kader yang maju mempu­nyai peluang besar karena tidak sedang merangkap jabatan, dibandingkan den­gan calon-calon yang lain.

“Pak mo­mon kan bukan anggota dewan atau PNS, nah kalau yang lain ke­banyakan anggota dewan dan nantinya harus mundur dari ja­batannya. Maka dari itu, peluang kita leb­ih besar dari calon lain,” pungkasnya.

(Rishad Noviansyah)