JAKARTA, Today — Presiden Joko Widodo benar-benar kesÂal melihat cara kerja para menÂterinya yang lelet dalam meÂmangkas birokrasi perizinan. Jokowi marah karena masih ada puluhan izin yang harus dilewati untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga untuk mengurus investasi di IndoneÂsia dibutuhkan waktu 2,5 taÂhun. ‘’Di Dubai ngurus izin inÂvestasi cukup satu jam,’’ kata Jokowi dengan nada kesal.
Kekesalan Jokowi ini diÂtumpahkan dalam rapat terbaÂtas yang digelar di kantor KeÂpresidenan, Rabu (16/9/20150 satu jam setibanya dia dari kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab.
Dalam rapat, Jokowi memÂberikan contoh di sektor kelisÂtrikan, ada 49 perizinan denÂgan masa waktu sekitar 2,5 tahun. Padahal saat pemerinÂtahan baru dimulai, Jokowi sudah perintahÂkan agar proses perizinan dipangkas dan dibuat sesimpel mungkin.
Jokowi masih ingat bahwa jumlah perÂizinannya ada 49, dan lamanya setelah dihitung-hitung lebih dari 2,5 tahun atau 923 hari. Walaupun sudah ada usulan untuk penyederhanaan menjadi 25 perizinan, denÂgan lamanya 250 hari, Presiden mengatakan bahwa itu bukan terobosan kalau angkanya masih seperti itu.
Jokowi juga sempat menceritakan penÂgalamannya saat berkunjung ke Dubai. Di salah satu emirat di Uni Emirat Arab itu, proses mengurus izin investasi cukup hanya selama 1 jam dan dilakukan dalam satu kanÂtor yang sama.
“Mengurus izin bukan berhari-hari, tapi 1 jam selesai. Masuk ke satu ruangan, merÂeka minta beberapa dokumen yang sudah diketahui sebelumnya bahwa itu harus dibaÂwa copy-nya. Setelah diserahkan, pindah ke ruang lain untuk menandatangani dengan akta notaris permohonan tersebut, dan keÂmudian disuruh balik ke ruangan pertama, satu jam kemudian izinnya selesai,†katanya.
Rapat kabinet terbatas ini dihadiri WaÂpres Jusuf Kalla (JK) untuk membahas perÂsoalan investasi. Jokowi meminta agar para menteri segera mengeluarkan berbagai kebiÂjakan terobosan. Hadir pula Menko PerekoÂnomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, dan Menko Polhukam Luhut D Pandjaitan.
Kemudian Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Energi dan ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan PeriÂkanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan lainÂnya.
“FDI (Foreign Direct Investment) yang saya kira kita tahu semuanya, ini sangat tergantung sekali kepada kemudahan-keÂmudahan berusaha di Indonesia. Poin yang ingin saya berikan tekanan adalah dibutuhÂkan langkah-langkah terobosan. Sekali lagi, dibutuhkan langkah-langkah terobosan unÂtuk memberi kemudahan berinvestasi,†jelas Jokowi dengan nada tinggi.
Ini tentunya berlaku untuk semua invesÂtor, baik dari asing maupun domestik. Bila investasi berhasil direalisasikan, akan memÂberikan dorongan besar untuk pergerakan ekonomi.
“Investor itu bisa lokal, bisa domestik, dan juga bisa asing. Semuanya harus diberi kemudahan-kemudahan, sehingga pergerÂakan ekonomi riil itu yang kita inginkan betÂul-betul bisa bergerak,†papar Jokowi
Jokowi mengatakan, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Meski ada sedikit kenaikan pada 2015.
â€Sekali lagi ini adalah perlu langkah-langkah konkret dalam mencapai target tersebut. Ini sebagai informasi, peringkat keÂmudahan berusaha di Indonesia pada 2015 mengalami peningkatan sedikit, yakni dari peringkat 117 menjadi 114 dari 189 negara,†tukasnya.
(Alfian Mujani)