Giliran DPD Minta Tambahan Anggaran

SUNGGUH keterlaluan tingkah dan polah politikus di Senayan. Setelah DPR RI, kini giliran elite partai di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang meminta tambahan anggaran 2016. Mereka menginisasi pembangunan gedung baru di Jakarta. Namun usulan ini ditolak Komisi III DPR yang menjadi mitra kerja Kesekjenan DPD.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Pengajuan penam­bahan anggaran DPD ini dibahas di rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2015). Selain DPD, ada juga MPR yang meminta tam­bahan anggaran.

Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto memaparkan soal pengajuan penambahan anggaran ini. Dipaparkan DPD, pemerintah melalui Su­rat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.02/2015 pada 7 Juli 2015 menetapkan pagu ang­garan DPD tahun 2016 sebesar Rp 1.069.594.539.000,00. Na­mun itu dirasa belum cukup. “Belum dapat memenuhi program kegiatan DPD tahun 2016,” kata pemaparan dalam rapat yang ditandatangani Wasekjen DPD Zul Evi Astar ini.

Maka DPD mengaju­kan tambahan sebesar Rp 1.607.000.000.000,00. Beri­kut rinciannya:

# Program pengua­tan kelembagaan DPD RI dalam sistem demokra­si: 276.000.000.000,00. (total), terdiri dari: 1. Pengelolaan kesekretariatan dan keprotokolan pimpinan DPD (usulan penambahan jamuan konsumsi delegasi/ tamu anggota DPD, dan keg­iatan pimpinan dan anggota DPD):54.575.000.000,00. 2. Dukungan penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimban­gan, pengawasan DPD, dan pengembangan kerjasanma DPD: 78.375.000.000,00. 3. Dukungan penyelenggaraan fungsi legislasi, perimban­gan, pengawasan DPD, dan fungsi badan kehormatan: 143.050.000.000,00.

# Program dukungan manajemen dan pelaksan­aan tugas lainnya DPD: 131.000.000.000

# Program peningkatan sarana dan prasarana apara­tur DPD 1.200.000.000.000 (total), yakni penyelenggaraan pelayanan umum sarana dan prasarana (pembangunan Ge­dung Kantor DPD di Ibu Kota Negara).

Komisi III akhirnya memu­tuskan untuk menolak angga­ran DPD tersebut. “Komisi III meminta DPD merevisi kemba­li Rencana Kegiatan dan angga­ran 2016 dan tidak menyetujui usulan tambahan sebesar Rp 1.607.000.000.000,00. (un­tuk pembangunan gedung di Ibu Kota Negara),” demikian bunyi salah satu kesimpulan rapat tersebut.

Komisi III DPR juga meno­lak tambahan anggaran yang diajukan oleh MPR RI. MPR mengajukan tambahan ang­garan sebesar Rp 666 miliar. Komisi III menggelar rapat kerja membahas anggaran dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI dan DPD RI hari ini. Untuk diketahui Setjen MPR dan DPD meru­pakan mitra kerja Komisi III. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dan menghadirkan Sekjen MPR Eddie Siregar dan Sekjen DPD Sudarsono Hard­josoekarto.

Dalam rapat tersebut, MPR mengajukan tamba­han anggaran sebesar Rp 666.379.438.260 untuk di­masukkan ke APBN 2016. Tambahan anggaran sebesar itu di antaranya untuk sosial­isasi 4 pilar dan penambahan kendaraan dinas MPR. “Ada survei efektivitas pelaksan­aan sosialisasi 4 pilar senilai Rp 1.058.575.775. Namun ada pula Public Survey Imple­mentasi Pancasila dan Konsti­tusi senilai Rp 3.210.023.999. Ini tema-nya sama. Nggak ngerti saya cara berpikirnya bagaimana,” kata anggota DPR dari Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengkritik ang­garan tersebut.

Ada pula anggaran ken­daraan roda dua dan roda empat yang diajukan MPR. Anggaran itu mencapai Rp 4.038.420.000,00.

Anggota Komisi III yang lain, Arsul Sani dari PPP kubu Romahurmuzy, menyatakan semua pihak harus berempati kepada rakyat yang mengala­mi kesulitan ekonomi saat ini. Lebih lanjut, dia menyoroti mata anggaran penerimaan delegasi. “Mohon disampai­kan ke Pimpinan kita di MPR, supaya tidak terkesan kita ini menghabiskan anggaran ne­gara untuk hal-hal yang secara kualitatif tak pernah kita keta­hui efektivitasnya,” kata Arsul.

Sekjen MPR Eddie men­gakui banyak tumpang tindih dalam susunan Rencana Keg­iatan dan Anggaran ini. Soal pengadaan kendaraan, dia mengatakan itu adalah renca­na pengadaan bus. “Soal mo­bil, ini kami sedikit tersenyum ketika diminta pengadaan dua buah bus eksklusif. Kami nggak pernah melakukan keg­iatan itu,” kata Eddie.

Ujung dari rapat ini, Komi­si III menolak penambahan anggaran yang diajukan MPR RI. “Komisi III meminta MPR merevisi Rencana Kegiatan dan Anggaran 2016 dan tidak menyetujui usulan tambahan Rp 666.379.438.260,00. yang disampaikan guna mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi dalam rapat pleno Komisi III yang selanjutnya diteruskan ke Banggar DPR,” demikian bunyi salah satu kesimpulan rapat Komisi III. (/net)