Perintah Kapolda Jawa Barat (Jabar), Irjen Pol Moechgiyarto menutup semua aktivitas penambangan ilegal didukung penuh oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Kerusakan dan pencemaran ling­kungan menjadi pertimbangan Walhi dalam mendukung Polda Jabar.

Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan mengungkapkan, dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas para gurandil sangat berbahaya bagi kelangsun­gan ekosistem di wilayah tersebut termasuk merugikan keuangan negara.

“Yang paling bahaya itu ya pencemaran air disana. Karena proses pengolahan emasnya sangat sederhana. Sungai juga kan menjadi salah satu sumber kehidupan untuk manusia. Kalau tercemar merkuri dan sianida kan re­pot,” tegas Abetnego.

Menurutnya, ini juga harus diperhatikan oleh Kementerian Lingungan Hidup.

“Iya karena ini hanya mengungtungkan gurandil saja. Nah, lingkungannya? Makanya pemerintah pusat harus ikut memperhatikan juga,” tukasnya.

Baca Juga :  Akibat Hilang Kendali, Pemotor di Bogor Tewas Saat Hendak Menyalip

Ia melanjutkan, pasca terjadinya longsor yang masih menimbun sembilan gurandil di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, semua instansi hukumdi Bumi Tegar Beriman dan Jawa Barat harus melihat ini secara lebih serius dan detail.

“Bisa dibilang ini pekerjaan mereka sejak lama, tapi kan tetap saja pasti ada orang yang akan membeli hasil tambang mereka atau yang menjadi bos mereka dan berani mem­bayar mahal,” tandasnya.

Santer diberitakan sebelumnya, bos para gurandil ini berasal dari beberapa pejabat di DPRD Kabupaten Bogor.

“Kalau itu, kepolisian harus benar-benar tidak pandang bulu dalam mengusutnya. Sia­papun harus ditindak jika memang merusak dan merugikan negara,” kata Abetnego.

Sementara Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto terkait perintah kapolda Jabar be­lum memberikan keterangan apapun.

Baca Juga :  Peduli Bencana Banjir Bandang, BWC Salurkan Bantuan ke Desa Purasari

Akan sikap kapolres yang menjadi sedikit menutup diri ini dinilai oleh sejumlah kalan­gan karena merasa canggung akan kedeka­tannya dengan Ketua DPRD Kabupaten Bo­gor, Ade Ruhandi atau yang biasa disapa Jaro Ade.

Mantan Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman misalnya, dia mengatakan jika kapolres kagok untuk mengusut tuntas prak­tik gurandil. Terutama yang dibekingi oleh oknum-oknum pejabat.

“Dia ( Jaro Ade, red) mepet terus ke ka­polres soalnya ketakutan. Jadinya kapolres kan kagok untuk mengusutnya. Disisi lain, kapolres diperintahkan langsung sama ka­polda,” tukasnya.

Ia menilai, pendekatan yang dilakukan Jaro Ade untuk memberikan tekanan ke­pada polres agar tidak terlalu lebar dalam mengembangkan kasus pongkor.

“Itu taktik Jaro Ade. Makanya jangan mau dipepet terus sama dia,” pungkas pria yang kini fokus menjadi budayawan itu. (*)