Polres Bogor belum berhenti untuk menguak keberadaan oknum-oknum pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bogor yang membekingi aktivitas penambangan liar di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung.
Oleh :Rishad Noviansyah
[email protected]
Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto pun telah menerjunkan 40 personel untuk memÂbantu Brimob Polda Jawa Barat untuk menyisir kaÂwasan Unit Bisnis Penambangan Emas (UBPE) PT Antam Pongkor seluas 6.000 hektare.
“Pengembangan belum berÂhenti. Pelan-pelan masih terus kami buru bandar besar atau penadah para gurandil. Jika keÂdapatan, pasti kami tindak,†kata Suyudi, Selasa (17/11/2015).
Mantan Kapolres Majalengka ini menambahkan, sosialisasi unÂtuk kepada warga Nangung agar meninggalkan praktik penambanÂgan tradisional pun terus digalakÂkan sembari menunggu Pemkab Bogor memberi solusi pekerjaan baru.
“Ya selain pengejaran terhaÂdap bos gurandil, kami juga terus mensosialisasikan kepada warga disana untuk meninggalkan peÂkerjaan itu. Kan Pemkab juga maÂsih berusaha membangkitkan perÂekonomian disana dari sisi lain,†kata dia.
Bupati Bogor, Nurhayanti pun masih pusing untuk menggiring para gurandil beralih profesi dari menambang emas. Pasalnya, peÂkerjaan ini telah mereka lakukan jauh sebelum Antam mengekÂsplorasi gunung tersebut.
“Untuk membangkitkan ekoÂnomi dari sektor pertanian misÂalnya, kami menggandeng Dinas Pertanian dan Kehutanan. KemuÂdian sektor peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan. Kami juga berharap PT Antam segera mencairkan CSRnya kepada warÂga yang terkena penertiban kemaÂrin,†jelas Nurhayanti.
Hanya Membantu Antam?
Penertiban gurandil yang dipÂimpin Kapolres Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade RuÂhandi di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet beberapa waktu lalu dituding hanya untuk membantu Antam untuk mendapatkan keruÂkan emas yang lebih banyak denÂgan kualitas yang lebih baik.
“Dibawah tanah Kampung Ciguha itu, kualitas emas bagus dan masih banyak. Sebagian wilayahnya memang masuk UBPE Antam. Saat penertiban pun, pemerintah mengerahkan persoÂnel dengan kekuatan penuh muÂlai dari Pol PP, Polres hingga TNI. Tapi, apa yang diterima oleh KaÂbupaten Bogor? Cuma royalti Rp 11 miliar per tahun,†ujar sumber Bogor Today.
Menurut sumber tersebut, royÂalti yang diterima tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang terjadi Gunung Pongkor, meskiÂpun Antam merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “SekÂarang sudah ditertibkan, lalu acÂtion dari pemerintah apa?,†lanjut sumber tersebut.
Ia menambahkan, jika gurandil bisa meraup Rp 1 triliun dengan cara tradisional, lalu berapa banÂyak pundi-pundi yang diperoleh Antam.
“Itu tambang tradisional, lalu Antam dengan sistem manajemen dengan begitu raÂpih, apa sebanding jika Pemkab Bogor Cuma dapat Rp 11 miliar,†tukasnya.
Bupati Bogor, Nurhayanti pun mengakui jika Pemkab Bogor tiÂdak pernah menerima bagi hasil dengan PT Antam. “Tidak, hanya royalti Rp 11 miliar dan beberapa CSR,†kata Yanti lagi. (*)