Perdebatan soal penguaÂsaan lahan tambang temÂbaga dan emas oleh PT Freeport Indonesia di Tanah Palua, terus menuai konÂtroversi. Hal ini lantaran pihak Freeport cenderung menghindari kesepakatan kewajiban divestasi kepada pemerintah Indonesia.
Hingga saat ini, PT Freeport belum menawarkan divestasi saÂhamnya pada pemerintah pusat. Selain itu, kewajiban Freeport lainnya yakni penambahan jumÂlah royalti, pembangunan smeltÂer, penanganan limbah, dan memÂperbaiki lingkungan yang rusak akibat dampak tambang dianggap belum dipenuhi. Perusahaan tamÂbang asal Amerika Serikat ini cenÂderung lalai.
Menteri Koordonator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengungkapkan, jika kelima poin tersebut tak dipenuhi, sebaiknya Freeport angkat kaki dari Indonesia. Menurutnya, jusÂtru kepergian Freeport justru jadi ‘durian runtuh’ bagi pemerintah.
“Kalau seandainya Freeport ngotot nggak mau penuhi, kemÂbalikan kontrak karyanya. Karena Indonesia akan dapat duren runÂtuh, kenapa? Karna cadangan emas di Freeport itu,†jelas Rizal ditemui di Hotel JW Luansa, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/11/2015).
Rizal menegaskan, ‘durian runtuh’ tersebut bahkan bisa menyulap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini menjadi hanya Rp 2.000.
“Saudara kebayang nggak, cadangan devisa emas Bank InÂdonesia (BI) hanya 100 ribu kg, China hanya beberapa juta kg, Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kg. Bayangin setengahnya saja kita masukin ke dalam cadangan devisa BI, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke Rp 2.000 per dolar,†ujarnya.
Rizal mengungkapkan, konÂtrak karya yang merugikan pemerintah saat ini tak lepas dari korupnya pejabat di masa lalu. “Selama ini bangsa kita dirugiÂkan. Bayar royalti kecil, limbah dibuang seenaknya, tidak ada divestasi. Itu bisa terjadi karena pejabat-pejabat Indonesia yang elitnya itu gampang disogok, gamÂpang dilobi, jadi juru bicara keÂpentingan asing,†pungkas Rizal.
(Alfian Mujani|detikfinance)