BOGOR, TODAY – Mandeknya penetapan wakil Bupati Bogor, dinilai sejumlah pihak adanya konflik diantara gabungan dua par­tai politk dalam Koalisi Kerahmatan, se­hingga belum menggelar pertemua untuk pengisian kursi F 2.

Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Djuanda, Rita Rahmawati, jika perseteruan dalam Koalisi Kerahmatan yang melibatkan Gol­kar dan PPP telah mempengaruhi peta politik di Bumi Tegar Beriman.

“Dua partai ini kan sebagai pe­milik kursi terbesar di DPRD, kedu­anya juga punya hak menjagokan setiap kadernya untuk disandingkan dengan Bupati Nurhayanti hingga ta­hun 2018 mendatang,” tegas Rita, Jumat (20/11/2015).

Baca Juga :  Peduli Bencana, Tim Gabungan Bikers dan Relawan Bogor Salurkan Donasi

Isu gender pun, kata Rita, makin memperkeruh konstelasi politik di Kabupaten Bogor, lan­taran beberapa anggota koalisi dan sebagian masyarakat menginginkan kursi F 2 diisi oleh laki-laki.

Bahkan, Rita men­gaku saat melakukan survei dikalangan PNS pada tahun 2008, calon pimpinan perempuan itu belum bisa diterima masyarakat.

“Isu gender tidak bisa dipung­kiri masih melekat pada masyarakat. Contohnya dalam ritual keagaaman, Bupati berkelamin perempuan tidak bisa duduk di depan dan mungkin, karena itu para politisi agak berat mencalonkan Ade Munawaoh Yan­war dan lebih memilih wakil bupati laki-laki,” tegasnya.

Baca Juga :  40 DPK KNPI Kabupaten Bogor Dilantik Serentak, Ketua DPD : Ini Sejarah

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan menambah­kan, konflik yang mendera dua partai anggota koalisi menyebab­kan pengisian jabatan wakil bu­pati seperti tersandera.

“Dari awal, Gerinda dan par­tai selain Golkar dan PPP, setelah revisi tata tertib DPRD disahkan gubernur berharap, proses atau tahapan pemilihan segera dilak­sanakan, tapi masalahnya sampai sekarang belum ada pertemuan lagi,” ungkapnya.

(Rishad Noviansyah)