RENCANA Pemerintah Kabupaten Bogor memprioritaskan lelang renovasi Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, terus mendapatkan kritikan pedas dari anggota dewan.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Pasalnya, pemkab selalu berÂjanji membereskan pembangunannya namun pada kenyataannya selalu gagal dan bangunan mangkrak.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD, Saptariyani. Pihaknya menÂgidamkan memiliki ruang rapat sendiri yang layak untuk memperÂjuangkan aspirasi masyarakat.
“Pak Sekwan harus cepat memÂbereskan dokumen lelang. Kan kaÂlau sudah beres, kami tidak ada lagi rapat menumpang ke gedung Setda ataupun di hotel,†ujar Sapta, Jumat (27/11/2015).
Politisi PDI Perjuangan ini meraÂsa aneh, lantaran DPRD kerap memÂperjuangkan kelurahan yang tidak memiliki kantor, sekolah yang buruk infrastrukturnya. Sementara DPRD tidak punya ruang rapat.
“Iya, ini kan lucu. Makanya saya berharap tidak ada lagi gagal lelang dan gedung cepat-cepat di bangun supaya bisa dipakai,†lanjutnya.
Ia pun menampik jika manÂgkaraknya renovasi itu karena sarat unsur politis. “Tidak ah. Itu kan konÂtraktornya saja yang bermasalah. Makanya sekarang hati-hati dalam menentukan pemenang,†katanya.
Justru, kata dia, pihaknya malu karena beberapa kali menerima tamu dari luar daerah yang sama, naÂmun renovasi tidak kunjung selesai.
“Saya sampai bingung menjawabnya. Mereka bilang, ‘dulu katanya renovasi, kok tidak selesai-selesai’. Saya harus jawab apa coba,†tegasnya.
Ia pun menjamin tidak ada interÂvensi dari anggota dewan. “Kalaupun ada, cuma sebatas peringatan supaya pembangunan tepat waktu,†tandasnya.
Sedikitnya 230 kontraktor peÂnyedia jasa yang tergabung dalam Gapensi Kabupaten Bogor akan meramaikan lelang gedung dewan Desember mendatang.
Namun, Sekretaris Gapensi KaÂbupaten Bogor, M Djoepri meminta Kantor Lelang Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) tidak lambat lagi melelÂangkan proyek senilai Rp 17 miliar itu.
“Iya 230 pengusaha siap mengiÂkutinya. Tapi jangan sampai terlamÂbat dilelangkannya. Karena penguÂsaha mempunyai kalkulasi batasan waktu untuk merancang pembanguÂnan gedung DPRD Kabupaten Bogor. Kurang dari enam bulan pengusaha tidak akan mau,†kata dia.
Ia menjelaskan, pemenang tenÂder yang bisa ditentukan pada Januari sangat diminati pengusaha. “MakanÂya, Pemkab Bogor harus menjamin lelang sesuai konsep lelang seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),†tandasnya.
Ia pun mendorong agar sejumlah proyek pengerjaan fisik yang telah disahkan untuk dilelang sebelum taÂhun anggaran pembangunan. Kalau mengikuti konsep yang dulu (tidak matang), pengusaha tidak tertarik,†kata dia. (*)
