Pemerintah menginginkÂan perbankan, terutama bank pelat merah alias ban-bank BUMN, memÂbantu PT PLN dalam membiayai proyek kelistrikan. Misalnya, pembangkit listrik, transmisi, dan gardu, serta proyek kelistrikan lainnya.
“Jadi sedang diidentifikasi poÂtensi perbankan Indonesia untuk membiayai proyek listrik. Harus berusaha keras supaya pendanaan nasional optimum dan bisa didanÂai maksimal oleh perbankan, dan juga membuka diri pada tawaran-tawaran dari lembaga keuangan,†ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di kantor Wakil Presiden, JaÂkarta, Kamis (7/1/2016).
Tahun ini, kata Sudirman, dana yang dibutuhkan PLN mencapai Rp 97 triliun. Sampai sekarang, sudah hampir keseluruhan terÂpenuhi, baik dari kas perusahaan maupun pendanaan perbankan.
“2016 cukup aman karena tadi PLN menghitung butuh Rp 97 triliun dan hampir 2/3 sudah di secure oleh, baik equity mereka maupun perbankan,†terangnya.
Masalah pendanaan untuk proyek listrik PLN ini menjadi pembahasan pada rapat koorÂdinasi (rakor) yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf KalÂla. Rakor ini diikuti Menteri Koordinator Perekonomian Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan DirekDarmin Nasution, Menteri BUMN tur Utama PLN Sofyan Basir, serÂta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan. Â
Rini menambahkan, rapat yang berlangsung 2 jam tadi adalah unÂtuk menindaklanjuti keinginan Presiden Joko Widodo memperÂcepat proyek listrik, termasuk dari sisi pendanaan.
“Paling utama untuk PLN sendÂiri karena invetasi PLN di tahun ini bukan pembangkit saja tetapi untuk transmisi dan gardu. Semua dari kementerian tadi, Pak Sofyan (Dirut PLN) sudah memaparkan bahwa saya kira pendaannya suÂdah bisa dapat tersedia pada taÂhun ini kira-kira Rp 76 triliun,†kata Rini pada kesempatan yang sama. (dtc)