Program Sertifikat Bagi MBR Istirahat

BOGOR, TODAY — Proram sertifikasi tanah bagi Masyara­kat Berpenghasilan Rendah (MBR) terpaksa mandek. Pasalnya, belum ada support bantuan anggaran pembiay­aan dari Pemkot Bogor.

Badan Pertanahan Nasi­onal (BPN) Kota Bogor masih menunggu kepastian pagu anggaran yang diplotting un­tuk bantuan sertifikat gratis bagi masyarakat ekonomi di bawah rata-rata itu.

‘’Sebetulnya ada kerjasa­ma antara BPN dengan Pem­kot Bogor dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat berpenghasilan rendah. Ta­hun 2015 sudah jalan. Tetapi tahun 2016 ini, kami belum dapat kepastian dari Pem­kot,’’ ujar Kepala BPN Kota Bogor Yulia Jaya Nirmawati SE, SH, MM dalam percaka­pan dengan Bogor Today di kantor BPN Kota Bogor, be­berapa hari lalu.

Padahal, menurut Yulia, permohonan pembuatan sert­ifikat dari MBR sangat banyak. Tahun ini angkanaya mendekati 5.000 permohonan. Namun per­mohonan tersebut belum bisa diproses lantaran belum ada kepastian soal pembiayaannya.

Tahun lalu, Pemkot Bogor menggelontorkan bantuan ang­garan dari Corporate Social Re­sponsibility (CSR) untuk men­danai pengurusan sertifikat bagi MBR. “Tahun lalu, ada 470 sertifikat gratis yang dibagikan bagi MBR. Dananya dari CSR perusahaan. Tahun ini memang ada kendala. Belum ada support dari Pemkot Bogor,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, kemarin petang.

Politikus Golkar itu men­gaku kecewa dengan lambatnya kinerja Pemkot Bogor dalam pengurusan anggaran CSR. “Ka­lau alasannya anggaran, jelas salah besar. Ini kan untuk ma­syarakat tidak mampu. Harus diperjuangkan,” kata dia.

DPRD, kata Heri, akan ber­bicara dengan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, untuk melaku­kan percepatan penyaluran bantuan anggaran sertifikasi tanah MBR terse­but. “Ini tugas bersama. Kami akan panggil dan minta supaya anggaran di­percepat. Munculnya banyak sengketa tanah di Kota Bogor disebabkan karena banyak pemilik tanah tidak mengan­tongi sertifikat hak milik jelas,” jelasnya.

Tahun lalu, Pemkot Bogor merangkul Bank BJB untuk mensupport pembiay­aan sertifikat tanah dan bangunan bagi MBR. Inisiatif yang dilakukan BPN Kota Bogor dan BJB ini difasilitasi Pemkot berupa penyediaan data untuk penyal­uran sertifikat MBR agar tepat sasaran.

Dari seluruh warga Kota Bogor, yang paling banyak membutuhkan sertifikat MBR tersebar di Bogor Barat dan Bogor Se­latan. Data yang diterima BPN pada tahun lalu, terdapat potensi penerima MBR ber­jumlah sekitar 3.000 penerima. Tahun ini, jumlah pengajuan masuk ke BPN ada seki­tar 5.000 pemilik tanah.

(Yuska|Alfian M)