Sawit Indonesia Dijegal

Produk sawit Indonesia menghadapi masalah serius. Pasalnya, Menteri Lingkungan Perancis telah memasukkan rancangan peraturan pajak impor tambahan terhadap produk-produk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya. Langkah tersebut mengundang respons keras dari pengusaha CPO di Indonesia.

Oleh : Alfian Mujani
[email protected]

Namun, bila Pemerintah Prancis tetap bersikeras menerapkan aturan terse­but, maka pihak Pemer­intah Indonesia akan menyampai­kan keberatannya ke badan regulasi perdagangan dunia, World Trade Or­ganization (WTO) “Ada sidang-sidang (di WTO) yang akan diikuti dari Ke­mendag. Meski baru berupa draft, namun sudah bisa kita tanyakan maksud dari Pemerintah Prancis,” tutur Bayu.

Pajak tambahan terhadap produk CPO dan turunnya dinilai sangat memberatkan karena meningkat se­tiap tahunnya. “Besaran pajak impor itu adalah 300 euro per ton pada 2017, dan akan meningkat. Tahun 2018 menjadi 500 euro per ton. Pada 2019 akan naik lagi menjadi 700 euro per ton, serta naik jadi 900 euro per ton pada 2020,” tutur Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, Der­om Bangun.

Pengusaha minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunnya asal Indonesia sudah melyangkan protes terkait rencana Pemerintah Prancis untuk mengenakan pajak tambahan. Kebijakan ini dinilai se­bagai langkah perlindungan yang ti­dak sehat.

Alasannya, kebijakan pajak tam­bahan membuat harga minyak sawit Indonesia yang semula lebih rendah, akan berbalik menjadi jauh lebih tinggi daripada harga minyak nabati seperti kedelai dan minyak biji bun­ga matahari produksi dalam negeri Prancis.

“Itukan seperti menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Itu tidak fair,” tegas Ketua Umum De­wan Minyak Sawit Indonesia, Derom Bangun di Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya.

Sementara itu, Bayu Krishnamurti mengatakan langkah ini sebagai tin­dakan diskriminatif yang dapat meru­gikan industri kelapa sawit Indone­sia. “Pajak ini akan membuat harga produk CPO dan turunannya akan meningkat signifikan sehingga tidak menarik dari segi bisnis,” ujar Bayu.

Diskriminasi yang dimaksud Bayu adalah, pengenaan pajak ini hanya berlaku bagi produk CPO. Padahal, bila bicara minyak nabati, masih ada produk minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari namun tidak dikenakan pajak.

Bila dibandingkan dengan min­yak sawit, harga minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari lebih mahal. “Harganya sekitar USD 150 lebih tinggi ketimbang harga CPO,” tutur dia.

Harga CPO dunia yang berlaku saat ini adalah sekitar USD 500 atau sekitar Rp 7 juta (kurs Rp 14.000/ USD). Dengan penjelasan Bayu terse­but, maka minyak biji bunga mataha­ri dan minyak kedelai saat ini menca­pai USD 650/ton atau Rp 9,1 juta.

Namun harga tersebut akan ber­balik arah bila pajak CPO dan turun­nya jadi diterapkan. Besaran pajak impor itu adalah 300 euro per ton pada 2017, dan akan meningkat. Ta­hun 2018 menjadi 500 euro per ton. Pada 2019 akan naik lagi menjadi 700 euro per ton, serta naik lagi menjadi 900 euro per ton pada 2020.

Temui Presiden

Sementara itu, kalangan pen­gusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ke­pada pemerintah, GAPKI meminta kepastian penyerapan untuk kebutu­han dalam negeri.

Ketua Umum GAPKI, Joko Su­priyono menyatakan, ekspor sawit Indonesia mencapai 26 juta ton. Pemerintah telah berencana mener­apkan biodiesel B20. Ini sangat membantu kepastian penyerapan produksi, sehingga harus direalisasi­kan. Program B20 adalah, setiap liter solar harus ada campuran biodiesel 20%.

“Insentif itu yang penting bisa diserap dengan baik maka bagus lah. B20 sangat membantu domestik. Kalau bisa 3 juta ton (diserap) maka bisa mengurangi 3 juta ton dari pasar global, sehingga akan bisa memberi­kan sentimen positif bagi pelaku pasar,” terang Joko di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Selain itu, GAPKI juga mengeluh­kan kampanye negatif dari berbagai pihak soal sawit. Ini sangat berpen­garuh terhadap permintaan sawit dari berbagai negara di dunia. “Mel­aporkan mengenai isu perdagangan, banyak kampenye negatif,” imbuh­nya.

Presiden Jokowi, menurut Joko akan memberikan dukungan ter­hadap industri sawit. Dikarenakan sawit adalah komoditas strategis dan besar pengaruhnya dalam mendo­rong perekonomian nasional.

Apalagi diketahui, ekspor sawit masih dalam urutan terbsar pada ke­lompok non migas. Bila terus diting­katkan, maka akan bisa menyaingi ekspor minyak dan gas bumi (migas). “Presiden bilang ini strategis sehing­ga harus dikembangkan ke depan. Ekspor juga harus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian se­cara horizontal maupun vertikal ini harus memperoleh dukungan,” jelas Joko.