Untitled-13BOGOR, TODAY — Badan Koordinasi Pena­naman Modal (BKPM) mencatat, realisasi in­vestasi di Provinsi Jawa Barat ( Jabar) sepan­jang tahun 2015 berhasil menyerap tenaga kerja hingga 301.474 orang atau berkontribusi sebesar 21% dari total penyerapan tenaga ker­ja di Indonesia sebesar 1.435.704 tenaga kerja. Jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut lebih tinggi diband­ingkan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah yang mencapai 161.811 tenaga kerja, Jawa Timur sebesar 130.112 orang, dan DKI Jakarta sebesar 121.224 orang.

Kepala BKPM, Franky Siba­rani mengemukakan, penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi di Jawa Barat merupakan yang pal­ing banyak di Indonesia. Hal ini menunjuskkan bahwa investasi di Jawa Barat tetap bergerak sehingga dapat berkontribusi terhadap pe­nyerapan tenaga kerja. “Jawa Barat memang masih menjadi daerah tujuan investasi favorit di Indone­sia. Realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2015 sebesar Rp 98 triliun, merupakan tertinggi di Indonesia. Dengan penyera­pan tenaga kerja yang terbesar menunjukkan korelasi positif ma­suknya investasi dengan tumbuh­nya lapangan kerja,” ujarnya Rabu (10/2/2016).

Franky menambahkan, guna mendukung percepatan penyera­pan tenaga kerja, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kement­erian Tenaga Kerja dan Kemen­terian Perindustrian untuk me­mastikan ketersediaan SDM siap kerja. Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perindustrian kemarin (9/2/2016), Franky mengusulkan kenaikan anggaran pelatihan se­hingga dapat meningkatkan kapa­sitas SDM tenaga kerja.

BACA JUGA :  Ternyata Buah Sawo Punya Banyak Manfaat untuk Kesehatan, Simak Ini

Dia mengutip dari angkatan kerja sebanyak 122 juta orang, leb­ih dari 90% pendidikan di bawah SMA. Demikian pula dengan pen­gangguran yang sebanyak 7,5 juta orang, lebih dari 90% pendidikan di bawah SMA.

Selain itu, dia juga menekankan sinergi antara fasilitas Balai Lati­han Kerja (BLK) yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja den­gan pengusaha atau investor yang masuk ke Indonesia. BKPM, kata Franky, beberapa kali dihubungi oleh perusahaan yang kesulitan mencari tenaga kerja. “Ada gap antara kompetensi SDM dengan kebutuhan investor, ini yang perlu diselesaikan pemerintah,’’ kata Franky. ‘’Dengan dukungan angga­ran tersebut, maka tenaga kerja In­donesia dapat memiliki kompetensi dan produktivitas yang lebih tinggi dari yang ada saat ini. Sehingga daya saing tenaga kerja Indonesia juga akan semakin meningkat, ti­dak hanya secara kuantitas, namun juga dari kualitasnya,” jelasnya.

Bogor Masih Raba-raba

Kondisi berbeda terjadi di Bo­gor. Di Kabupaten Bogor, target in­vestasi pada Tahun Anggaran 2015 tak sejalan sesuai target. Dari target investasi Rp 4,5 triliun, hanya tere­alisasi sekitar 80 persennya. Pada semester I 2015 saja, nilai investasi baru terelaisasi Rp 1,6 triliun atau tidak sampai setengahnya.

BACA JUGA :  Mahkota Binokasih dan Artefak Perjalanan Islam Dipamerkan di Perpustakaan Kota Bogor

“Kami juga akan evaluasi men­genai apa saja yang harus dilakukan supaya target bisa tercapai,” ujar Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Satu Pintu (BPTMPTS), Yani Hasan, Rabu (10/2/2016).

Menurut mantan Kepala Di­nas Tata Bangunan dan Pemuki­man (DTBP) itu, Kabupaten Bogor menduduki peringkat lima terbaik dalam catatan investasi setelah Bekasi, Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, dan Karawang. “Saat ini beberapa pihak juga berencana untuk berinvestasi di Kabupaten Bogor. Kita tinggal pastikan saja mereka jadi berinvestasi disini,” ungkapnya.

Sementara di Kota Bogor, nilai investasi juga masih jauh dari tar­get. Tahun lalu, hanya terealisasi 75 persen. “Penyebab utamanya karena mandeknya perizinan. Ban­yaknya persoalan teknis di lapan­gan. Kalau terus-menerus begini, ya sudah pasti investor jadi malas mau nanam saham ke Bogor,” kata Ang­gota Komisi C DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi, Rabu (10/2/2016).

Yus juga berpendapat, pelay­anan sistem satu pintu dalam me­kanisme perizinan harus diawasi secara jeli oleh Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto. “Yang terjadi adalah pengusaha ngadu ke kami, katanya ditekan sana sini. Kami yang di dewan bantu memperlan­car malah dinilai publik jadi biong perizinan. Padahal, kami hanya berusaha memberi solusi agar in­vestor mudah melakukan investasi saham ke Kota Bogor,” kata dia.

(Ri­shad Noviansyah|Yuska Apitya)

============================================================
============================================================
============================================================