Untitled-10Kehadiran Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dalam peresmian kantor DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bogor, mengundang kecaman dari perhimpunan ormas di Kota Bogor.

Oleh : Abdul Kadir Basalamah
[email protected]

25 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Un­tuk Pancasila (GRUP) meng­gelar Press Confrence di Jalan Kapten Muslihat, Taman Topi, Kota Bogor kemarin.

Dengan hadirnya Bima dalam acara peresmian kantor HTI, GRUP menilai Bima telah mendukung or­ganisasi yang notabene anti Pan­casila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rahmat Imron Hidayat, Ketua GP Ansor Kota Bogor sebagai per­wakilan dari GRUP, mengatakan, bahwa GRUP kecewa dengan Bima Arya yang meresmikan kantor HTI. Menurutnya, HTI cenderung tidak toleransi terhadap pemeluk agama lain, hal ini disebutnya akan mem­bahayakan kesatuan NKRI. “Waliko­ta telah melanggar sumpah jabatan dengan meresmikan kantor HTI, melanggar cita-cita Ir. Soekarno dan telah melanggar kesepakatan alim ulama terdahulu yang me­nyatakan NKRI sudah final,” kata dia, kemarin.

Romi mewakili GRUP menam­bahkan, menuntut Walikota Bogor untuk segera mencabut peresmian sekretariat HTI dan tidak mengiz­inkan HTI berkembang di Kota Bo­gor. GRUP juga menuntut Walikota Bogor menyampaikan hal itu secara terbuka dimedia cetak maupun ele­ktronik, selain itu kata Romi, GRUP akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor untuk menggunakan Hak Angket karena Kepala Daerah telah melang­gar konstitusi.

BACA JUGA :  Cara Beli Tiket Laga Uji Coba Timnas Indonesia vs Tanzania, 2 Juni 2024

“Kita akan membuktikan kepada masyarakat bahwa kami bertekad mempertahankan NKRI sampai mati,” ujar Romi.

Menurut Romi, GRUP mengang­gap konsep negara khilafah tidak mempunyai landasan dalam Islam melainkan bersifat histroris, sehing­ga model kekhilafahan yang diusung HTI bertentangan dengan perspektif NKRI. “Semenjak ditetapkan sebagai NKRI, tidak ada lagi pejuang-pejuang yang sepakat dengan konsep Negara Khalifah,” tambah Romi.

Selain itu, menurut Romi, per­mufakatan dalam merumuskan ben­tuk NKRI dengan landasan Pancasila sebagai filsafah dan idiologi bangsa merupakan ijtihat para pendiri bang­sa Indonesia termasuk umat Islam.

“NKRI mengikat bagi seluruh el­emen bangsa yang terdiri dari berb­agai suku, ras, agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW,” pungkasnya.

Sekedar Informasi, 25 Organisasi yang tergabung dalam GRUP, yakni GP Ansor, KNPI, FMB, KPTB, IPNU-IPPNU, YSK, ProDem, HMI MPO, Ma­pancas, KRM, Pagar Kuwangi, GMNI Bogor Raya, PMII Pakuan, BEM FH Unida, BTW, FMKI, AMII dan FAM IPB.

BACA JUGA :  Pria Asal Bandongan Kepergok Mau Maling dan Sembunyi di Atap Kandang Ayam

Sementara mengenai hal ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya membantah kehadirannya dalam acara peres­mian kantor organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Bogor seb­agai dukungannya. Bima mengaku tidak sependapat dengan HTI. “Saya berbeda pendapat dengan kawan-kawan Hizbut Tahrir Indonesia, ter­masuk soal Khilafah serta cara pan­dang terhadap agama dan negara,” kata Bima, Kamis (11/2).

Kedatangannya di sana, menu­rutnya, hanya sekedar mengayomi dan merawat silaturahmi. Bagi Bima, perbedaan keyakinan, agama, cara pandang, politik tak boleh jadi ham­batan untuk silaturahmi.

Ada beberapa hal yang Bima ang­gap tidak sesuai dengan pemahaman­nya. “Saya banyak tidak sependapat dengan konsep manifesto Khilafah Hizbut Tahrir,” kata Bima.

Menurut dia, ketidak sepaha­mannya itu ia sampaikan juga saat menghadiri peresmian kantor HTI. Bima mengungkapkan, hal tersebut ia sampaikan secara terbuka di hada­pan orang banyak dalam acara Hiz­but Tahrir pada 8 Februari 2016.

(Yuska)

============================================================
============================================================
============================================================