alih-kelolaBOGOR TODAY – DPRD Jawa Barat menilai Pemer­intah Provinsi Jawa Barat telah siap melaksanakan alih kelola SMA/SMK pada 2017 mendatang. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, ber­dasarkan laporan yang diterimanya dari Dinas Pendidikan Jabar, proses alih kelola SMA/SMK di Jabar telah tuntas. Bahkan, kesiapan ini pun telah din­yatakan langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Kendati begitu, Untung mengakui, peralihan kelola SMA/SMK ini akan menam­bah beban anggaran Pem­prov Jabar. “Termasuk un­tuk meningkatkan hasil uji kompetensi guru serta me­nyiapkan sarana dan prasa­rana baru,” kata Untung di Gedung DPRD Jabar, Band­ung, Senin (15/2/2016).

BACA JUGA :  Hery Antasari Dorong Kemudahan Investasi dan Berusaha di Kota Bogor

Selain itu, kata Untung, saat ini terdapat kabupat­en/kota yang menggratis­kan pendidikan SMA/SMK. Ini pun berimplikasi terha­dap anggaran provinsi.

“Belum lagi masalah TPP tenaga pengajar yang jum­lahnya tidak sedikit. Pada­hal provinsi pun memiliki prioritas anggaran untuk sektor yang lain yang tidak kalah penting,” katanya seraya menyebut pihaknya tidak setuju jika upaya penggratisan biaya seko­lah berdampak pada penurunan mutu dan kesiapan sarana prasa­rana.

Oleh karena itu, Untung ber­harap ad­anya kebi­j a k a n y a n g t e r ­koordinasi antara pemerin­tah pusat dan daerah.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar Ma­man Abdurrachman meng­ingatkan pusat agar tidak menganggap mudah alih kelola ini.

Menurutnya, pusat se­lalu menganggap tidak ada masalah terkait alih kelola ini. Padahal, di lapangan ditemui sejumlah persoa­lan.

BACA JUGA :  Cemilan Simple Andalan Keluarga dengan Pancake Pisang yang Lembut dan Bikin Nagih

“Pemerintah Pusat se­lalu berpikir di Jawa tidak ada masalah. Padahal di pinggiran-pinggiran atau di daerah perbatasan, angka putus sekolah masih tinggi dan kondisinya mempriha­tinkan,” kata dia.

Terpisah, Kadisdik Kota Bogor, Edgar Suratman, menegaskan, pelimpahan wewenang itu efektif ber­laku tahun depan. “Tahun ini masih dibawah Pemkot Bogor. Jadi ini kabar bagus untuk menghemat angga­ran daerah. Ya kan?” kata dia, kemarin.

Edgar juga mengatakan, di Bogor setidaknya ada sekitar 180 unit SMK/SMA/ MA dan sederajat di Kota Bogor. “Semua akan dike­lola provinsi,” tandasnya.

(Yuska Apitya)

======================================
======================================
======================================