Persebaya dan Bonek 27 Tolak Merger Dengan BSU

SURABAYA, TODAY – Persebaya Surabaya membantah kabar yang menyebutkan bahwa mereka akan mendapat Rp 7 miliar dari Bhay­angkara Surabaya United (BSU). Kabarnya, uang itu akan dicairkan jika Persebaya mau menggandeng tangan Bhayangkara SU. Persebaya tegas menolak merger dengan Bhay­angkara SU.

Juru bicara Persebaya, Ram Surahman menjelaskan mengapa sampai muncul wacana Rp 7 miliar itu. Menurut Ram, Persebaya se­benarnya sempat digandeng oleh Polri lewat Polda Jawa Timur ( Jatim). Kata Ram, Polda sudah sepakat un­tuk mengelola Persebaya selama tiga hingga lima tahun.

“Kita sama Polda sudah bikin draft MoU. Ketika mereka ingin men­gelola, mereka, yakni Polda, harus menanggung tunggakan Rp 7 miliar itu. Ini adalah fakta sebenarnya,” jelas Ram.

“Kalau jadi dikelola Polri, kami minta tak boleh ada orang Suted dis­ana. Harus orang Polri. Kami sudah sepakat untuk menolak merger den­gan Suted,” tegasnya.

Lalu seperti yang diketahui ber­sama, Persebaya batal bersatu den­gan Polri. Sebaliknya, Polri akhirnya menggandeng Surabaya United dan membentuk klub Bhayangkara Sura­baya United. “PS Polri mengatakan yang terdaftar di ISC adalah Suraba­ya United,” tutup Ram.

Penolakan juga datang dari Bonek 27 yang selama ini loyal men­dukung Persebaya Surabaya, juga menolak wacana merger dengan Bhayangkara Surabaya United. Mer­eka juga tak mempermasalahkan bila Bajul Ijo harus memulai kompetisi dari bawah, yakni Liga Nusantara.

Menurut salah seorang dedeng­kot Bonek, Hasan Tiro, dirinya lebih sepakat bila Persebaya dikelola oleh Polri. Asalkan kesepakatan itu bukan merger, tapi berupa pengelolaan.

“Ini juga demi eksistensi Perse­baya. Mau mulai dari Liga Nusan­tara pun monggo. Asalkan bisa ikut kompetisi, dan tidak merger dengan BSU,” tegas Hasan.

Sebelumnya, Persebaya Surabaya sudah mencapai kesepakatan den­gan Polri, dalam hal ini Polda Jawa Timur ( Jatim) tentang pengelolaan tim ini dengan durasi tiga hingga empat tahun. “Perlu diluruskan, Persebaya tidak ada merger dengan PS Polri. Hanya sistem pengelolaan,” imbuh Hasan.

Tapi Polri melalui Korlantas ternyata memilih jalur lain, yakni dengan menggandeng Surabaya United. Akhirnya, lahir lah sebuah klub dengan nama Bhayangkara Surabaya United

Sementara itu, Bos Bhayang­kara Surabaya United, Gede Widiade menjelaskan terkait pertemuan dengan manajemen Persebaya Surabaya, Rabu (20/4) kemarin sore, yang berakhir deadlock. Menurut Gede, sangat mus­tahil untuk menyatukan kedua klub ini.

“Mereka minta utangnya dibayar. Mereka minta ikut kompetisi pakai nama mereka. Itu tidak mungkin karena yang punya lisensi kan Sura­baya United,” ucap Gede dalam penjelasannya kepada Bola.net, Ka­mis (21/4) pagi.

Gede menjelaskan bahwa secara yuridis formal, PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB) adalah badan hukum yang tercatat di PSSI sebagai pengelola Bhayangkara SU. Mereka juga tercatat sebagai pemegang hak kompetisi.

Hanya saja, PT MMIB tak ber­hak atas nama dan logo Persebaya. Hak atas nama dan logo Persebaya dipegang oleh PT Persebaya Indo­nesia (PI). “Dalam hal pengelolaan PT MMIB sudah menang di sidang perdata. Sekarang tinggal menunggu hasil sidang niaga mengenai logo dan nama,” tambah Gede.

Santai tak Ikut ISC

Meski namanya tak sebagai peserta Indonesia Soccer Champi­onship (ISC), Persebaya Surabaya tak lantas panik atau marah. Mereka tetap santai karena menganggap ISC bukan kompetisi resmi di Indonesia.

“Bagi kita, ISC bukan kompe­tisi resmi. Joko Driyono sendiri yang mengatakan kompetisi ini indepen­den,” kata juru bicara Persebaya, Ram Surahman kepada Bola.net, Ka­mis (21/4) pagi.

Menurut Ram, hal itu disampaikan Jokdri ketika mewakili PT Gelora Tri­sula Semesta (GTS) dalam pertemuan di Gedung Tri Brata Mapolda Jawa Timur ( Jatim), Rabu (20/4) kemarin. “ISC seperti kata Joko Driyono, bukan kompetisi resmi. Ikut ISC atau tidak, kami ambil pusing,” imbuh Ram.

Sikap manajemen Persebaya didu­kung oleh Bonek. “Aneh dengan turna­men ISC ini. Banyak tim baru bermun­culan tanpa harus melalui proses dari bawah dan langsung bisa naik menjadi klub profesional seperti PS TNI dan PS Polri. Harusnya ini yang menjadi evaluasi,” ucap Hasan Tiro, salah satu koordinator Bonek.

(Imam/net)