Penetapan bunga KUR yang kini jauh lebih rendah diharap bisa menjadi solusi agar masyarakat tidak lagi meminjam kepada rentenir yang mematok bunga tinggi. Masyarakat dipersilakan untuk meminjam KUR lewat bank yang sudah disediakan.
Oleh : Winda Herviana
[email protected]
Pemerintah terus memberikan kemudahan kepada masyaraÂkat untuk bisa mendapatkan pinjaman bank dengan bunga ringan. Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah telah menetapkan besaran bunga KUR 9 persen dari sebeÂlumnya mencapai 22 persen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, dengan penetapan bunga KUR yang jauh lebih rendah, diharapÂkan masyarakat tidak lagi meminjam kepada rentenir yang mematok bunga tinggi, namun dipersilakan untuk meÂminjam KUR lewat bank yang sudah disediakan.
“Kalau suatu saat ada keinginan usaha, bisa melalui pinjaman ke Bank Mandiri, BRI, BNI. Sekarang KUR bunÂganya sudah bukan 22 persen lagi, tapi 9 persen per tahun. Kalau rentenir itu 9 persen per bulan. Sekarang silakan anÂtre, jangan pinjam ke rentenir lagi. Kecil sekali itu. Gunakan. Satu bulan berarti tiÂdak sampai 1 persen,†ujar Jokowi dalam Kunjungan Kerja di Sub Terminal AgriÂbisnis Bawang Merah, Desa Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
Jokowi menambahkan, kendala yang kerap dialami oleh pengusaha UsÂaha Kecil Menengah (UKM) adalah soal permodalan. “Kedua, masalah modal. Modal saya sudah cerita, sudah ada 7 persen dari Gubernur Jateng lewat BPD, bank BUMN 9 persen untuk KUR. GuÂnakan ini. Jangan lari ke rentenir lagi,†pintanya.
Jokowi menegaskan, pemerintah sudah memberikan kemudahan lewat perbankan untuk bisa memberikan KUR dengan bunga rendah. Jika dirasa perbankan menyulitkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman, segera laporkan.
“Kalau sulit pinjam di bank, sampaiÂkan sulitnya apa. Kalau yang memperÂsulit tahu sendiri. Kita nggak ada waktu lagi urus-urus yang sulit. Ganti, copot. Taruh yang mau bekerja untuk rakyat,†tegas dia.
Jokowi juga menyebutkan, permaÂsalahan lain yang juga menghambat para pengusaha UKM adalah masalahnÂya jelas yaitu tanah, sertifikat.
“Kenapa petani, nelayan, UKM, tiÂdak bisa akses ke bank, banyak yang lari ke rentenir. Karena tidak punya agunan, agunan itu biasanya sertifikat. Urusan sertifikat tidak harus rakyat sendiri yang urus. Perbankan harus ikut campur. Rakyat nggak punya, bayar dulu perbankan. Nanti pinjamnya kan juga ke bank. Tadi sudah diurus oleh BRI, BNI. Semuanya seperti itu,†terang Jokowi. (dtc)