Anggaran Mamin ASAL TEMBAK

KABUPATEN Bogor memang wah. Anggaran untuk makan dan minum sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bumi Tegar Beriman itu mencapai ratusan miliar. Empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jadi pengguna anggaran terbesar soal makan dan minum. Keempatnya di jatah APBD lebih dari Rp 2 miliar dalam satu tahun.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Sebagian besar, angga­ran makan dan minum ini diadakan tanpa tender alias lelang. Namun, untuk pen­gadaan besar diatas Rp 200 juta, tentu harus masuk lelang di Kan­tor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ).

“Yang masuk lelang itu, seperti untuk pos anggaran di RSUD. Kan untuk konsumsi pasien. Jadi harus tender. Juga untuk misalnya ransum di asra­ma atlet. Pokoknya, yang sudah bisa diperkirakan berapa banyak porsinya,” jelas Kepala KLPBJ, Budi CW, Minggu (8/5/2016).

Budi menambahkan, untuk rapat-rapat dari SKPD yang men­gadakan konsumsi, tak perlu melalui proses lelang. Karena, itu bersifat insidensial alias tak bisa direncanakan jumlah peser­ta rapat dan berapa banyak rapat akan diadakan.

“Kalau yang sifatnya insiden­sial, tidak perlu dilelang. Toh dengan sejumlah anggaran yang dimiliki masing-masing SKPD, itu untuk satu tahun berjalan. Kalau tidak habis juga kan masuk lagi ke kas daerah,” tukasnya.

Terpisah, Direktur Center for Budjet Analysis (BCA), Uchok Sky Khadafi menilai anggaran mencapai ratusan miliar hanya untuk makan dan minum bisa dikurangi dan dialihkan untuk pengembangan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Enak dan kenyang dong para birokrat pemda. Pantas saja infra­struktur jalan banyak yang rusak. Karena alokasi anggarannya ban­yak untuk makan minum. Bukan memperbaiki jalan,” tegas Uchok saat dihubungi.

Ia menambahkan, pada ta­hun 2015 lalu, pembukaan jalan hanya sepanjang 12 kilometer. “Jadi, kalau ke Bogor, kalau ti­dak macet, ya jalannya rusak. Soalnya, ya anggarannya dinik­mati oleh pihak eksekutif atau birokrat sih,” tandasnya.