ALOKASI uang makan minum (mamin) yang tertulis dalam APBD 2016 Kabupaten Bogor, cukup tinggi. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari dinas, kantor, kecamatatan hingga BLUD seperti empat RSUD, setidaknya punya alokasi Rp 20 juta hingga Rp 2 miliar setahun.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Ini cukup mengganggu. Karena angka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman masih jauh dari target yang diinginkan empunÂya kebijakan, Bupati Nurhayanti, sebesar lima persen pada 2018 mendatang. Namun, hingga akhÂir tahun 2014 lalu BPS KabupatÂen Bogor melansir, 9,11 persen dari 5,3 juta warga bumi tegar beriman masih hidup miskin.
Kepala BPS Kabupaten BoÂgor, Erwan Syahriza menambahÂkan, permasalahan kemiskinan merupakan persoalan multidiÂmensi yang mencakup beragam aspek kehidupan. Seperti sisi ekonomi sosial dan budaya.
“Prosentase ini menurun dari tahun sebelumnya 9,54 persen. Jumlah penduduk miskin di KaÂbupaten Bogor sebenarnya semÂpat menyentuh angka 8,83 persen pada 2012. Namun, tahun 2013 garis kemiskinan naik sehingga otomatis penduduk yang tadinya berpenghasilan di bawah garis kemiskinan menjadi miskin,†kata Erwan, Senin (9/5/2016).
Menurutnya, data BPS berÂsumber dari besaran pengeluÂaran perkapita pertahun dengan standar makanan pokok 2.100 kalori (garis kemiskinan makanÂan), yang dikonversi dengan harga minyak, beras dan bahan makanan lainnya.
Sementara itu, Kepala Bada Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelasÂkan, 27 persen alokasi APBD untuk program pro-kemiskinan. Meliputi pendidikan, kemiskiÂnan. “Memang masih jauh dari kebutuhan. Saat ini masih di bawah lima persen,†katanya.
Direktur Center for BudÂjet Analysis (BCA), Uchok Sky Khadafi menilai anggaran mencapai Rp 1,7 triliun hanya untuk makan dan minum bisa dikurangi dan dialihkan untuk pengembangan infrastruktur yang memiliki dampak langÂsung terhadap masyarakat.
“Enak dan kenyang dong para birokrat pemda. Pantas saja infraÂstruktur jalan banyak yang rusak. Karena alokasi anggarannya banÂyak untuk makan minum. Bukan memperbaiki jalan,†tegas Uchok saat dihubungi.
Ia menambahkan, pada taÂhun 2015 lalu, pembukaan jalan hanya sepanjang 12 kilometer. “Jadi, kalau ke Bogor, kalau tiÂdak macet, ya jalannya rusak. Soalnya, ya anggarannya dinikÂmati oleh pihak eksekutif atau birokrat sih,†tandasnya.