Aperssi Desak Pengembang Urus Sertifikat

JAKARTA, TODAY – Asosiasi Penghuni Rumah Susun Selu­ruh Indonesia (Aperssi) mende­sak pengembang agar bersikap profesional dalam penyeleng­garaan pembangunan rumah susun dengan terlebih dahulu mengurus persyaratan sertifi­kat terkait sebelum melakukan proses jual beli.

Ketua Umum Aperssi, Ibnu Tadji mengatakan, selama ini proses jual beli kerap dilakukan sebelum sertifikat laik fungsi (SLF) dan sertifikat hak milik (SHM) atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) diterbitkan.

Alhasil, para pemilik unit rumah susun atau apartemen yang telah melunasi pembelian belum memiliki sertifikat bah­kan hingga bertahun-tahun. Padahal, seturut Pasal 44 UU 20/2011 tetang Rumah Susun, proses jual beli hanya dapat dilakukan setelah sertifikat tes­ebut diterbitkan.

Tidak adanya sertifikat ini kerap menjadi alasan bagi para pengembang untuk bertahan mengelola rumah susun dan eng­gan memfasilitasi warga untuk membentuk persatuan pemilik dan penghuni satuan rumah su­sun atau P3SRS. Warga dianggap tidak memiliki hak suara untuk membentuk P3SRS selama be­lum memiliki sertifikat.

“Pengembang memang mau secepatnya unitnya itu diserah­kan kepada pembelinya, tetapi dia harus penuhi dua aspek itu . Kalau dia kesulitan penuhi itu, harusnya dia bersikap profe­sional. Urus dulu hingga dapat sertifikatnya,” katanya dalam temu media Aperssi, Rabu (18/5/2016).

Ibnu mengapresiasi keputu­san Mahkamah Konstitusi ter­hadap putusan perkara No. 21/ PPU-XIII/2015 yang mengabul­kan sebagian permohonan para pemohon untuk melakukan uji materi terhadap UU 20/2011 tentang Rumah Susun.

Inti putusan terse­but menyatakan bahwa pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terben­tuknya P3SRS pada satu tahun masa transisi sejak serah terima unit pertama kali tanpa harus dikaitkan dengan selesainya pen­jualan unit-unit satuan rumah su­sun yang bersangkutan.

“Pelaku pembangunan seka­rang harus berhati-hati karena ini bisa masuk ke ranah hukum gugatan perdata bila tidak ikut ketentuan MK ini,” katanya.

H a l tersebut disam­paikan Ibnu menanggapi per­nyataan Ketua Pusat Studi Hu­kum Properti Indonesia (PSHPI) Erwin Kallo yang mengatakan keputusan MK tidak substansial menjawab permasalahan pem­bentukan P3SRS.

Pasalnya, menurut Erwin, warga selama ini meminta un­tuk membentuk P3SRS padahal belum mengantongi sertifikat hak milik atas satuan rumah su­sun atau SHMSRS miliknya.

Sementara itu, pengurusan sertifikat ini mensyaratkan ad­anya pertelaan atau pengesah­an Akta Pemisahan dan Uraian Teknis terhadap rumah susun dair Gubernur yang sering kali lambat pengurusannya akibat proses birokrasi berbelit.

“Kalau belum ada pertelaan, itu be­lum rumah susun, m a ­sih calon r u m a h s u s u n karena belum memenuhi defisi rusun di pasal 1 ayat 1 . Lalu, dari mana hak suara mereka kalau belum terbit sertifikatnya?,” katanya.

Hal senada juga diungkap­kan Acting Property Manager PT Mitra Investama, Perdana Suyatno Surorejo, selaku pen­gelola apartemen Green Pramu­ka City (GPC), Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Suyatno membantah P3SRS bentukan warga GPC sebagai P3SRS yang sah sebab hingga saat ini warga belum mengan­tongi SHMSRS, meski serah terima unit telah dilakukan sejak 2012 lalu. Menurutnya, P3SRS yang sah baru dapat dibentuk setelah SHMSRS dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

“SHMSRS ini sendiri dapat diterbitkan setelah adanya per­telaan. Pertelaan dapat disahkan setelah pembangunan seluruh sat­uan rumah susun dalam kawasan GPC telah selesai dibangun sesuai dengan perizinan,” katanya.

Apartemen GPD sendiri rencananya akan dikembakan sebanyak 17 menara. Saat ini, baru empat menara yang dihuni dan empat lainnya segera rampung.

Ibnu mengatakan, den­gan putusan MK, menjadi jelas bahwa pembentukan P3SRS tidak harus menung­gu seluruh unit yang diren­canakan pengembang selesai terbangun. Bila pengembang telah memutuskan melakukan serah terima unit, saat itu lah masa transisi mulai dihitung.

Pengembang pun dianggap memahami ketentuan Pasal 44 UU 11/2011 bahwa serah terima tersebut hanya bisa dilakukan setelah penerbitan SLF dan SHM/SKBG dan beritikad baik untuk mematuhinya.

“Dengan kata lain, tidak ada kaitannya antara penyelesaian tower selanjutnya dengan pe­nyelesaian P3SRS di sana,” kat­anya.

(Winda/bisnis)