Penganggaran Jambu Dua Tabrak Perda dan Permendagri

Kasus mark up lahan Jambu Dua, Tanah Sareal, Kota Bogor, disikapi berbagai elemen di Kota Bogor. Para pegiat hukum menilai terdapatnya keadaan yang menyalahi aturan.

Oleh : Abdul Kadir Basalamah
[email protected]

Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso men­gatakan mekanisme Penganggaran pengadaan la­han jambu dua sudah berten­tangan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Ten­tang Pedoman Penyusu­nan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2014.

Tidak hanya menabrak permendagri, Sugeng juga menduga, pembebasan lahan milik Hendricus Angkawidjaja alias Angkahong yang dibiayai Pemerintah Kota (Pemkot) Bo­gor sebesar Rp41,3 miliar ini sudah menabrak Perda Kota Bogor Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Keuan­gan Daerah dan Perda Kota Bogor Nomor 7 tahun 2013 Tentang APBD Tahun 2014.

“Penganggaran APBD itu harus melalui mekanisme, har­us melalui musrembang tingkat kelurahan dan musrembang tingkat kota dan usulan masing-masing SKPD dan Rencana Ker­ja ini dihimpun di BPKAD dan juga Bappeda,” ungkapnya.

Tokoh Aktivis HAM ini juga menegaskan, untuk Anggaran yang menggunakan APBD ha­rus melalui mekanisme dengan dibuat KUPA dan PPAS, dibuat RKA oleh masing SKPD kemudi­an BPKAD menginput rencana APBD setelah itu RAPBD dibuat dan diderahkan ke DPRD un­tuk dibahas oleh Badan Ang­garan DPRD dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemda Daerah (TAPD). Setelah Pembahasan selesai baru masuk Finaliasi dan ditetapkan RAPB terse­but melalui Rapat Paripurna.

“Setelah di paripurnakan, barulah BPKAD menyampai­kan RAPB hasil keputusan bersama antara Kepala Daerah yang disampaikan ke Provinsi Jawa Barat untuk dievalu­asi Gubernur,” ujar Sugeng.

Sementara untuk pembe­basan lahan Jambu Dua, ini dirinya mengatakan, adanya ketidaksesuaian besaran pen­ganggaran pengadaan lahan Jambu Dua untuk relokasi PKL eks Jalan Salmun antara yang dimuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No.903-13 tahun 2014 dengan Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP TA 2014 dan Rancangan Walikota Bogor tentang Pen­jabaran Perubahan APBD TA 2014, berdasarkan Evaluasi Gu­bernur sebesar 17,5 milyar se­mentara di APBD 49,2 milyar.

“Hal ini telah menyalahi Permendagri Nomor 27 Ta­hun 2013 Tentang Pedoman Penyusan APBD,” Ungkapnya.

Advokat yang dulu per­nah menangani kasus Ce­cak dan Buaya ini kembali menegaskan, proses pen­ganggaran pengadaan la­han Jambu Dua untuk re­lokasi PKL ex salmun ini terdapat keadaan yang me­nyalahi aturan dan sudah memenuhi unsur adanya tindak pidana korupsi.

“Kita tunggu saja proses pengadilan, saya mendu­ga kasus Angkahong akan membawa Kota Bogor men­galami darurat kepemimpi­nan,” pungkasnya.

(Abdul Kadir Basalamah|Yuska)