Bank Dunia menghibahkan US$ 22 juta atau setara Rp 297 miliar (asumsi US$ 1 = Rp 13.500) kepaÂda Indonesia untuk memperkuat pengelolaan hutan tropis, pengentasan kemiskinan di antara masyarakat yang kebergantungan pada hutan guna mata pencahariannya, dan menekan kerusakan lingkungan.
Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki area hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Badan Pembangunan InternaÂsional Denmark, DANIDA, memberikan kontribusi senilai 40 juta Kroner ($5 juta) ke total hibah yang dibiayai oleh inisiÂatif global bernama Forest Investment Program (FIP), atau Program Investasi Hutan. Hibah ini ditujukan untuk memÂbantu Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
KPH merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kareÂna berpotensi memperkuat tata kelola hutan, memperbaiki penggunaan aset sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi kemiskiÂnan di antara 32 juta rakyat Indonesia yang hidup di sekitar hutan. KPH berada di bawah naungan Kementerian KehutaÂnan dan Lingkungan Hidup.
Saat ini implementasi program KPH terhambat oleh peraturan yang tumpang tindih, kapasitas terbatas di beberapa tingkat, kurangnya investasi dan pembiÂ
konsisten. Program baru ini berayaan, serta informasi yang tidak tujuan mendukung KPH dengan memperkuat keahlian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, peÂmegang izin pengelolaan hutan dan mempererat kemitraan di antara mereka. Program ini juga bertuÂjuan mengatasi keterbatasan reguÂlasi dan peraturan yang selama ini mempengaruhi kinerja KPH. Â
“Masyarakat yang hidup dekat hutan sangat bergantung pada kaÂwasan hutan untuk mata pencaÂharian dan mereka termasuk yang paling miskin di Indonesia. ProÂgram Investasi Hutan menawarkan kesempatan untuk memperbaiki penghasilan mereka melalui pengeÂlolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Dukungan ini merupakan bukti nyata kami terhadap IndoÂnesia terkait penguatan manajeÂmen,†ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakian Bank Dunia untuk IndoÂnesia dalam siaran pers, Minggu (29/5/2016).
Selain penguatan keahlian, program ini akan bekerja sama dengan 10 KPH yang diharapkan mampu menerapkan pengelolaan hutan dan investasi berkelanjutan. Program ini juga akan mendukung pembentukan sistem informasi guna memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk saling bertukar pikiran dan belajar dari keberhasiÂlan mereka. “Implementasi proÂgram KPH yang efektif memerlukan sistem pembagian informasi yang kuat. Selain itu juga diperlukan inÂformasi terkait penggunaan lahan dan luas lahan, perizinan, dan juga pendekatan untuk memperkuat tata kelola hutan. Proyek ini menÂdukung pembentukan sebuah platÂform untuk pertukaran pengetaÂhuan di antara KPH, agar mereka dapat menindaklanjuti praktik terÂbaik di lapangan,†kata Diji ChanÂdrasekharan Behr, Ekonom Senior Bank Dunia untuk Sumber Daya Alam.
Proyek ini dipersiapkan dengan koordinasi yang baik antara dua proyek FIP lainnya yang didanai IFC (International Finance CorpoÂration), Bank Pembangunan Asia (ADB), serta organisasi multilateral lainnya.(Yuska Apitya/dtk)
Bagi Halaman