Bus Transjakarta Batal Masuk Bogor

BOGOR, TODAY—Dinas Per­hubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta be­lum dapat memperpanjang rute layanan bus Transjakarta ke wilayah Bogor, untuk meng­gantikan layanan bus Angku­tan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang sudah dihentikan sejak 1 Juni lalu. Sebab, untuk melayani rute Bogor-Jakarta membutuhkan dana public service obliga­tion (PSO) cukup besar, sam­pai Rp 108 miliar setahun.

Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Perkeretaapian Di­shubtrans DKI, Masdess Arouffy mengatakan APTB sudah dihen­tikan layanannya sebagai bagian dari busway. Setelah dihenti­kan, trayek-trayek yang dulunya dilintasi bus APTB kini diganti dengan layanan Transjakarta.

“Trayek yang dilalui APTB, kini su­dah diisi oleh Transjakarta. Kita laku­kan perpanjangan rute. Jadi sekarang ada dua yaitu APTB jadi bus reguler masuk ke Jakarta dan bekas rute APTB tadi diisi oleh bus Transjakarta yang di­perpanjang ke pinggiran Jakarta,” kata Masdess, Kamis (9/6/2016).

Dari 17 trayek yang dilayani APTB, ada delapan trayek yang melayani wilayah Bogor-Jakarta dan sembi­lan trayek melayani wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi ke Jakarta (Jade­tabek).

Saat ini, bus Transjakarta baru me­layani wilayah Jadetabek. Sementara yang Bogor belum terlayani. Untuk se­mentara ini, masih dilayani bus APTB tetapi melalui jalur jalan reguler. “Ada 17 trayek APTB. Yang sudah dilayani Jadetabek saja. Bogor belum. Karena memang alokasi dana PSO untuk lay­anan ke Bogor belum dipersiapkan. Apalagi jarak tempuh Bogor-Jakarta itu sangat jauh, sekitar 60 kilometer (km), bolak balik sampai 120 km,” ujarnya.

Selain jarak tempuh cukup jauh, biaya operasional layanan Bogor-Ja­karta cukup mahal. Diperkirakan bisa mencapai Rp 1,2 juta per sekali jalan untuk satu bus saja. Bila dihitung total kebutuhan PSO untuk setahun, maka diperkirakan butuh dana PSO sebesar Rp 108 miliar. “Semula dana PSO kita hanya untuk Jakarta saja. Tapi karena gubernur ingin kita mengisi rute-rute tersebut, maka kita lakukan perpanjan­gan pelayanan Transjakarta. Nah kita lakukan secara bertahap sejak April. Nah sekarang baru Jadetabek saja, Bo­gor nanti. Yang penting jalan dulu yang rute Jadetabek,” jelasnya.

Sebenarnya, layanan bus Transja­karta ke Bogor akan dilakukan bulan Mei. Dengan perhitungan tinggal dela­pan bulan di tahun 2016, maka dana PSO yang dibutuhkan sebesar Rp 70 miliar. Tetapi sampai saat ini belum ada instruksi dari Gubernur DKI Jakarta. “Untuk tahun ini belum dialokasikan dana PSO untuk layanan ke Bogor. Teta­pi kita akan usahakan tahun depan, Bo­gor sudah terlayani bus Transjakarta,” tegasnya.

LRT Jakarta- Bogor 2018

Sementara itu, pemerintah yakin proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-De­pok-Bekasi akan selesai tahun 2018. Sejumlah hambatan proyek tersebut diklaim telah terurai.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, persoalan trase, penda­naan, serta penggunaan jenis rel telah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas. “Sudah ada pertemuan antara pusat, daerah, dan BUMN yang ditunjuk mengerjakan proyek LRT,” katanya, kemarin.

Dia mengklaim, telah ada kes­epakatan soal pembagian trase yang melintas antar provinsi akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubun­gan. Sedangkan trase yang melintas di DKI Jakarta jadi kewenangan PT Jakarta Propertindo. Ukuran tipe rel juga telah diputuskan untuk menggunakan jenis standard gauge.

Kendala penganggaran juga tidak lagi masalah. Menurut Pramono, akan segera diputuskan oleh Presiden ter­masuk harga tiket dan operasional LRT. “Yang berkaitan dengan beberapa revi­si perpres, insya Allah minggu-minggu ini selesai,” katanya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan, prasarana LRT yang berada di lintas provinsi akan dib­iayai APBN, sedangkan yang berada di wilayah ibu kota menjadi tanggungan daerah. Pemprov DKI akan menang­gung beban subsidi atau public service obligation (PSO) apabila nilai keekono­mian proyek terlalu tinggi.

Jonan menyatakan, penetapan op­erator LRT nantinya akan diputuskan bersama antara instansinya dan Pem­da. “Operatornya nanti dibicarakan bersama,” ujar Jonan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pelaksa­naan groundbreaking pembangunan prasarana LRT akan dilakukan 22 Juni 2016. Untuk itu, dia akan menyiapkan peraturan gubernur (pergub) terkait pengalihan penyertaan modal pemer­intah (PMP) ke PT Jakarta Propertindo. “Kami juga akan mengirimkan surat ke DPRD untuk persetujuan pergub. Dalam pergub kami menyatakan PMP yang semula untuk wisma atlet dialih­kan menjadi untuk LRT,” katanya.

Revisi PP Nomor 79/2015 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi telah disetujui oleh Jokowi. “Jadi kami akan menunjuk Jakpro. Selanjutnya Jakpro bisa menunjuk PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk atau PT Waskita Karya Tbk sebagai kontraktor pelak­sana,” tandasnya. (Yuska Apitya Aji)