“Daging di sini impor dan setiap kali pengiriman itu dua ton. Tapi yang ada saat ini, hanya sisanya saja kurang lebih 1,35 ton. Saya harap, stok bisa ditingkatkan karena lebaran kan permintaan daging dari masyarakat pasti tinggi,” tukasnya.

Jaro memastikan harga daging sapai bakal mengikuti kebijakan pemerintah pusat yakni Rp 80 ribu per kilo­gram. “Kami sudah koordinasi dengan Bupati dan akan menggelar bazar murah di Pakansari, dengan menjual berbagai macam sembako,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Encep Rahmawan menjelaskan, stok beras saat ini, cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga kota/kabupaten, yakni Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

“Per bulan bisa habis 3.520 ton beras. Selain itu, min­yak goreng juga cepat habis, Ini siklus yang biasa saat ra­madan. Untuk minyak goreng, itu bisa habis hingga 140 liter dalam satu minggu,” jelas Encep Rahmawan.

Ia menambahkan, masyarakat yang ingin membeli sembako, bisa saja langsung mendatangi gudang Bulog Dramaga. Namun, pembeliannya dibatasi alias tidak bisa membeli dalam jumlah besar. “Boleh saja, tapi terbatas. Tidak boleh memborong,” tegasnya.

Bulog membanderol satu kilogram gula pasir seharga Rp 12 ribu. Kemudian minyak goreng Rp 12 ribu per liter. Beras Rp 7.900 per liter dan daging sapi Rp 80 ribu per ki­logram. “Harga itu kami berikan hanya sampai menjelang Idul Fitri saja,” pungkas Encep.

Baca Juga :  Diduga Terobos Palang Perlintasan, Pemotor Tertabrak KRL

Dalam sidak ini, Jaro ditemani Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto serta Dandim 0621 Letkol Czi Dwi Bima Nurrahmat.

Harga daging sapi yang begitu tinggi sontak mem­buat pemerintah panik dan mencari berbagai cara untuk menstabilkan kembali harga pangan ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah mulai dari menggelar berbagai op­erasi pasar, pasar murah, hingga impor daging sapi beku dari Australia. Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Us­aha (KPPU), Syarkawi Rauf, mengatakan persoalan harga daging sapi memang cukup kontroversial. Syarkawi men­gatakan awal dari permasalahan ini dimulai pada tahun 2009, ketika pemerintah menargetkan swasembada sapi untuk 5 tahun mendatang.

“Persoalan dimulai 2009 waktu Presiden dan Mentan ingin swasembada sapi pada 2014 padahal posisi kita di 2009 mengimpor daging sapi 60% dari Australia. Padahal secara definisi harus kurang dari 10% impor daging sapi nasionalnya. Karena ini tidak diikuti oleh pertumbuhan sapi lokal, puncaknya 2015 daging sapi kita di dalam neg­eri Rp 130.000-140.000/kg. Ini problemnya di awal yaitu swasembada yang menggebu gebu,” katanya dalam dis­kusi di Kantor Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Baca Juga :  DPRD Kota Bogor Hapus Pengajuan Uang Penyertaan Modal Perumda Pasar Pakuan Jaya

Syarkawi menambahkan adanya praktik kartel daging sapi pada tahun 2015 lalu juga menjadi salah satu penye­bab masih tingginya harga daging sapi saat ini.

Menurutnya, meskipun KPPU telah dilakukan denda terhadap 32 feedlotter yang melakukan praktik kartel, harga daging sapi masih butuh waktu kembali normal. Pasalnya, rantai pasok yang ada saat ini sudah kelewat panjang.

“KPPU sudah menetapkan denda terhadap 32 feed­lotter sapi Rp 107 miliar dengan besaran denda bervariasi antara masing-masing feedlotter. Persoalannya, kok KPPU sudah mendenda harga daging masih tinggi? Persoalan­nya di antaranya pabrik kartelnya ini yang masih eksis. Pabriknya itu ya rantai pasok yang masih terlalu panjang. Ini yang harus kita benahi,” tambahnya.

Syarkawi mengatakan selanjutnya KPPU akan meng­gelar kembali diskusi yang lebih mendalam bersama KEIN dalam membahas langkah-langkah konkrit ke depan­nya untuk membuat struktur pasar yang baru, sehingga persoalan-persoalan seperti rantai pasok yang panjang dan para pemain besar di setiap channel distribusi dapat berkurang dan berjalan lebih efisien. “Kita akan lanjutkan dengan diskusi yang lebih teknis dan lebih dalam dari ini. Nanti KPPU sesuai dengan kewenangan yang kita punya dan KEIN memberikan saran dan pertimbangan ke pemer­intah,” pungkasnya.(*)

 

Halaman:
« 1 2 » Semua