JAKARTA, Today – Pemerintah diharapkan dapat meningkatÂkan penggunaan perbankan syariah, khususnya dalam beÂlanja negara. Hal ini untuk membantu mendorong pangsa pasar syariah yang masih relatif kecil.
Praktisi keuangan syariah, Mohammad B Teguh menilai, otoritas keuangan di Tanah Air sudah berupaya menggerakkan sektor keuangan syariah dengan berbagai upaya dan regulasi, tapi dukungan dari pemerintah belum optimal.
“Di banyak negara kenapa industri syariahnya kencang karena pemerintahnya mengÂgunakan bank syariah, semenÂtara di kita pemerintahnya maÂsih minim sekali menggunakan bank syariah,†ujar Teguh di Jakarta, Senin (27/6/2016).
Ia mencontohkan, tidak hanÂya di negara yang mayoritas berÂpenduduk muslim seperti MaÂlaysia, bahkan di Singapura dan London yang masyarakatnya heterogen, industri keuangan syariahnya berkembang pesat.
“Misalnya payroll (pemÂbayaran gaji) PNS saja, 50 persÂen pakai bank syariah, itu kan sudah menggunakan, atau misÂalnya BUMN besar, payroll nya pakai bank syariah, itu saja sesÂimpel itu,†katanya.
Menurut Teguh, Indonesia yang menggunakan dual bankÂing sistem (konvensional dan syariah), seharusnya dapat menÂgaplikasikan hal tersebut dan tiÂdak ada aturan yang dilanggar.
“Tinggal keseriusan dari pemerintah saja. MenggunakanÂnya itu yang kurang. Kalau reguÂlasi (dari otoritas) sepertinya suÂdah lengkap,†ujar Teguh.
Pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih di bawah 5 persen dari pangsa pasar perbankan konvensional yang mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun. Berdasarkan data OtoÂritas Jasa Keuangan (OJK) aset perbankan syariah mencapai Rp 290 triliun. (Winda/net)
Bagi Halaman
