Pemerintah Wajib Dorong Bank Syariah

JAKARTA, Today – Pemerintah diharapkan dapat meningkat­kan penggunaan perbankan syariah, khususnya dalam be­lanja negara. Hal ini untuk membantu mendorong pangsa pasar syariah yang masih relatif kecil.

Praktisi keuangan syariah, Mohammad B Teguh menilai, otoritas keuangan di Tanah Air sudah berupaya menggerakkan sektor keuangan syariah dengan berbagai upaya dan regulasi, tapi dukungan dari pemerintah belum optimal.

“Di banyak negara kenapa industri syariahnya kencang karena pemerintahnya meng­gunakan bank syariah, semen­tara di kita pemerintahnya ma­sih minim sekali menggunakan bank syariah,” ujar Teguh di Jakarta, Senin (27/6/2016).

Ia mencontohkan, tidak han­ya di negara yang mayoritas ber­penduduk muslim seperti Ma­laysia, bahkan di Singapura dan London yang masyarakatnya heterogen, industri keuangan syariahnya berkembang pesat.

“Misalnya payroll (pem­bayaran gaji) PNS saja, 50 pers­en pakai bank syariah, itu kan sudah menggunakan, atau mis­alnya BUMN besar, payroll nya pakai bank syariah, itu saja ses­impel itu,” katanya.

Menurut Teguh, Indonesia yang menggunakan dual bank­ing sistem (konvensional dan syariah), seharusnya dapat men­gaplikasikan hal tersebut dan ti­dak ada aturan yang dilanggar.

“Tinggal keseriusan dari pemerintah saja. Menggunakan­nya itu yang kurang. Kalau regu­lasi (dari otoritas) sepertinya su­dah lengkap,” ujar Teguh.

Pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih di bawah 5 persen dari pangsa pasar perbankan konvensional yang mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun. Berdasarkan data Oto­ritas Jasa Keuangan (OJK) aset perbankan syariah mencapai Rp 290 triliun. (Winda/net)