Lemah Dinkes Awasi RS Swasta

PEREDARAN vaksin palsu yang kebanyakan tersebar di rumah sakit swasta, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, bakal mengintervensi agar pihak swasta menggandeng pemerintah daerah dalam suplai obat-obatan. Khususnya vaksin.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Kepala Dinkes Kabupaten Bo­gor, dr Camalia Wilayat Sumar­yana mengung­kapkan, selama ini dinkes tidak pernah sampai begitu detail dalam mengikat ker­jasama denga rumah sakit swasta utamanya dalam pasokan vaksin.

“Dengan peredaran vaksin palsu, kami bakal mengintervensi rumah sakit swasta agar menjalin ker­jasama (MoU) dengan kami (Pemkab Bogor), asalkan mereka bersedia memen­uhi syarat yang kami aju­kan,” kata Camalia, Rabu (29/6/2016).

Menurut Camalia, syarat seperti bersedia membiar­kan petugasnya untuk di­latih cara menyimpan dan merawat vaksin sebelum di­berikan pada pasien. Selain itu, rumah sakti sawsta juga mesti menyiapkan tempat penyimpanan khusus vak­sin.

“Kalau mau MoU, kami survey dulu sarana prasa­rana yang mereka miliki. Ka­rena vaksin ini, kalau rusak tidak boleh diberikan pada pasien. Yang ada bukannya membangun kekbalan tubuh anak, tapi justru menimbul­kan penyalit berbahaya,” tu­kas Camalia.

Ia menambahkan, selain langsung dengan Dinkes Ka­bupaten Bogor, rumah sakit swasta juga bisa mengaju­kan permohonan pasokan vaksin pada puskesmas ter­dekat. Namun, setiap pen­giriman vaksin harus jelas standar operasional (sop) nya.

“Karena memang ber­belit. Karena ini demi kea­manan masyarakat. Karena vaksin yang disediakan pemerintah didistribusikan langsung oleh PT Biofarma Bandung dengan standar SOP yang ketat. Kalau rusak, langsung buang,” tukasnya.