Rehabilitasi Yes, Penjara No

Perwakilan PN Bogor yakni para hakim, Indra darmawan, dan Edi Sanjaya mengutarakan bahwa ha­kim memiliki keterbatasan untuk memberikan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika kare­na Jaksa Penuntut Umum (JPU) ti­dak pernah memberikan dakwaan rehabilitasi. “Penilaian kita men­gacu kepada dakwaan dari JPU, se­hingga kita memiliki keterbatasan dalam hal ini,” papar Edi.

Hal ini ditanggapi oleh per­wakilan PKNB, Moehammad Rid­wan menjelaskan alasan tersebut merupakan alasan yang sama saat berdiskusi dengan pihak kepolisian maupun jaksa yang juga “melem­par bola” kepada instansi lainnya. “Alasan ini merupakan alasan yang sama pada saat kami melakukan aksi,” terangnya.

Diskusi akhirnya hanya mem­buahkan statement di mana putu­san rehabilitasi dapat diupayakan jika ada “good will” dari para hakim dan penegak hukum lainnya, dan ternyata para hakim menyatakan mereka sepakat bahwa Undang- Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Banci” sehingga mereka menyarankan untuk merevisi un­dang-undangnya sebagai akar per­masalahan di mana penyalaguna sulit untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, dan bahkan mereka pun siap untuk menandatangani petisinya jika ada.

“Ya kita akui undang-undang ini memang harus direvisi, tapi kepu­tusan ini berada di DPRD pusat dan bukan kewenangan kami, di mana penyalahguna narkoba memang sulit mendapatkan putusan reha­bilitasi,” terang hakim.

Para perwakilan PN Bogor pun menyatakan kesediaannya untuk terus menjalin komunikasi dengan komunitas korban Napza Bogor, terkait permasalahan ini. Selepas diskusi yang dilakukan masa PKNB pun berfoto bersama perwakilan PN Bogor dan akhirnya mem­bubarkan diri dengan tertib. (Ab­dul Kadir Basalamah/ed:Mina)