Seluruh RS dan Klinik Diaudit

Sejauh ini, BPOM tak sampai meny­ita vaksin-vaksin yang dibeli lewat jalur tak resmi. “Kalau bukan dari sumber resmi, dapat diduga atau ada kemungki­nan dia palsu. Tapi, belum tentu palsu. Jadi, enggak kita sita. Kita segel di tem­pat. Ini baru diduga dia palsu karena dari sumber yang tak resmi,” kata Johan dalam jumpa pers, kemarin.

BPOM juga menemui kesulitan menganalisis kandungan vaksin-vaksin palsu tersebut. Para pelaku memalsu­kan vaksin yang merupakan produk-produk PT Biofarma, PT Sanofi Grup, dan PT Glaxo Smith Kline (GSK). Di an­tara produknya, yaitu vaksin Engerix B, vaksin Pediacel, vaksin Eruvax B, dan vaksin Tripacel. Kemudian, vaksin PP­DRT23, vaksin Penta-Bio, vaksin TT, dan vaksin campak. Selain itu, vaksin hepa­titis B, vaksin polio bOPV, vaksin BCG, dan vaksin Harvix.

Badan Pengawas Obat dan Makan­an (BPOM) mengakui ada kelemahan dalam pengawasan atas peredaran vak­sin palsu, yang diperkirakan sudah ter­jadi sejak tahun 2003 lalu.

“Dari 2008, 2013, 2014, 2015, kami sudah melakukan tindakan sesuai ke­wenangan kami. Tapi kalau memang masih ada, saya harus mengakui itu salah Badan POM sebagai yang bertang­gung jawab atas keamanan mutu dan manfaat,” kata Johan.

Menurut dia, vaksin palsu umumnya diperoleh melalui penyalur tak resmi. Bahdar menduga peredaran vaksin palsu di sarana pelayanan kesehatan disebabkan permintaan sebagian ma­syarakat akan vaksin di luar program pemerintah. “Kalau program pemer­intah yang sembilan vaksin itu gratis. Tetapi ada yang meminta tambahan, ada yang enggak mau buatan dalam negeri, kepingin impor,” tuturnya.

Permintaan itu disambut oleh dis­tributor vaksin ilegal, yang biasa dise­but freelance. Mereka menawarkan vaksin dengan harga murah ke sarana pelayanan kesehatan. “Freelance itu seperti pedagang asongan. Dia datang ke tempat-tempat (sarana pelayanan ke­sehatan) bawa vaksin, tapi perusahaan di belakangnya enggak jelas siapa,” kata dia.

Presiden Jokowi juga meminta agar kasus ini diusut tuntas. “Kasus vaksin palsu sebuah kejahatan luar biasa. Ka­lau kita lihat generasi-generasi yang ada di sini, anak-anak, ini kalau tidak divak­sin, itu jangka panjangnya akan sangat buruk bagi sumber daya manusia kita,” kata dia, kemarin.

Jokowi mengibaratkan seorang anak semestinya divaksin polio, ternyata yang diberikan bukan sebenarnya. “Artinya belum. Akan seperti apa-apa anak kita nantinya? Ini sangat berbahaya sekali,” tukasnya. .(Yuska Apitya Aji/ed:Mina)