Penghapusan BPHTB Ganggu PAD

INSTRUKSI Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pemerintah Daerah (Pemda) memotong Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk memangkas pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan penerbit Dana Investasi Real Estate (DIRE) masih menyisakan satu ganjalan. Jokowi menargetkan BPHTB bisa dihapus agar iklim investasi bisa tumbuh cepat.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Pemda meminta tetap diper­bolehkan mengutip BPHTB 1 persen dari tarif berlaku saat ini 5 persen, sementa­ra Pemerintah Pusat ingin tarif BPHTB hanya 0,5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pereko­nomian Darmin Nasution mengatakan, pemotongan tarif BPHTB masih terus dirundingkan karena belum mencapai kata sepakat. “Tadi ada usul juga bagaimana kalau BPTHB-nya 1 persen. Tapi sementara pemer­intah pusat usulkan 0,5 persen,” jelas Darmin, Senin (18/7/2016).

Menurut Darmin, pemerintah pusat akan terus menegosiasikan pe­mangkasan tarif ini dengan Pemda yang sudah pasti tergerus pendapa­tan asli daerah (PAD)-nya jika BPHTB dipangkas. Namun, mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuan­gan sudah memastikan seluruh Pemda sudah mendukung konsep pemangkasan BPHTB tersebut untuk menggenjot penerbitan DIRE yang akan menggenjot investasi sektor properti di daerah.

“Presiden bersama Gubernur, Bu­pati, dan Walikota sudah berkumpul untuk mendorong percepatan pem­bangunan kompleks real estate den­gan memotong BPHTB, khusus untuk aset yang dijadikan jaminan pener­bitan DIRE saja seperti pusat perbe­lanjaan, rumah sakit, hotel, sampai universitas,” papar Darmin.

Pemangkasan BPTHB, menu­rut Darmin, perlu dilakukan untuk menggaet investor luar agar berminat menanamkan investasi di Indonesia. Sebab, selama ini, investasi di Indo­nesia dinilai masih belum kompetitif bila dibandingkan dengan negara tet­angga, seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Padahal investasi termasuk di bi­dang properti ini, menurut pemerin­tah merupakan suntikan yang bagus di tengah kondisi ekonomi dunia yang tengah sulit.

Di sisi lain, menurut Darmin, pe­mangkasan BPHTB untuk DIRE tidak akan mengurangi pendapatan daerah sebab tidak semua kawasan properti menggunakan produk DIRE. “BPTHB tidak akan turun merata, hanya yang di DIRE saja. Kalau tidak DIRE, ya tetap normal,” tutup Darmin.

Pemotongan tersebut diinstruksi­kan Presiden Jokowi agar diberikan bagi perusahaan pengembang yang membangun perumahan di daerah. Dia berharap, pemotongan BPHTB dapat diakomodasi melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Walikota. Sebab, ketersediaan tempat tinggal bagi masyarakat menengah ke bawah di Indonesia saat ini masih kurang 13 juta rumah (backlog). “Ini kebutu­han cukup besar. Harus ada insentif agar bisa kompetitif dan memberikan tambahan sedikit keuntungan kepada pengembang,” ujar Jokowi, Senin (18/7/2016).

Ia menyebutkan, baru sekali pe­rusahaan Indonesia menerbitkan DIRE yakni pada 2012. Namun, DIRE di Indonesia belum membuahkan ha­sil karena masih dikenakannya pajak berganda dan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, banyak pengembang di Indonesia malah membangun properti di Malaysia, Singapura, dan Vietnam karena bertarif pajak lebih rendah sehingga menarik perha­tian. “Tanpa berani mengubah, ke­jadiannya malah lucu. Pemilik modal di Indonesia membangun di luar neg­eri. Padahal Indonesia masih membu­tuhkan rumah,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Per­ekonomian Darmin Nasution me­nambahkan, DIRE merupakan wadah penempatan dana sekaligus percepa­tan pembangunan properti. Sehing­ga, pengurangan BPHTB ini nanti­nya membuat dana cepat terkumpul karena mendorong pengembang dan diinvestasikan kembali untuk kebutu­han lain.

BPHTB yang sebelumnya 5 persen akan dipotong menjadi 1 persen bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE. Pemerintah juga mengu­rangi tarif pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final hingga 0,5 persen dari tarif normal 5 persen ke­pada perusahaan yang menerbitkan DIRE.

BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengaki­batkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak penge­lolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Per­aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan per­aturan perundang-undangan yang lainnya.

Dasar pengenaan atas bea perole­han hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak den­gan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Pada awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retri­busi Daerah (PDRD), mulai 1 Januari 2011, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerin­tah kabupaten/kota.

Terkait instruksi ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan segera merespons per­mintaan Jokowi ini. “Jakarta cepat. Kita mau hilangkan BPHTB yang (har­ga rumahnya) Rp2 miliar ke bawah,” ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Ja­karta Pusat, Senin (18/7/2016).

Menurutnya, rencana pengha­pusan BPHTB rumah dengan harga kurang dari Rp2 miliar itu sangat realistis karena akan mendorong permintaan. “Iya dong realistis. Dari­pada enggak dapat,” tambahnya.Pada kesempatan yang sama, Guber­nur Banten Rano Karno, mengatakan saat ini kisaran BPHTB sebesar 5%. Jokowi meminta bisa diturunkan sampai 1%.

Jokowi berharap dengan BPHTB yang turun ini maka instrumen DIRE alias Real Estate Investment Trust (REITs) bisa lebih kompetitif diband­ingkan negara tetangga. “Bukan dikurangi. Jangan salah ini. Ini ada program namanya DIRE. Ini lebih ke properti. Tapi kenapa di luar negeri (permintaan) tinggi, karena kompo­nen pajaknya tidak besar,” ujar man­tan pemain film tersebut.

“Ini khusus pada kawasan. Misal, Karawaci. Jadi nanti DIRE itu hanya untuk Karawaci, daerah lain tidak. Karena misalnya Karawaci bikin ho­tel, bikin rumah sakit, itu ada kom­ponen yang namanya DIRE. Begitu DIRE, Pemda harus ikuti itu juga. Supaya apa? Peningkatan investasi besar,” katanya.

Terkait hal ini, Pemkot Bogor pikir-pikir. “Kami masih tunggu kajin. Dampaknya tentu pada pendapatan daerah. Akan berkurang drastis pasti­nya,” ungkap Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Senin (18/7/2016).

Sementara itu, memasuki triwu­lan kedua tahun anggaran 2016, Di­nas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perole­han Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masuk 30 persen pada pertengahan tahun.

Sekretaris Dispenda Kota Bogor An An Andri Hikmat menuturkan, hingga Mei 2016 tercatat pendapatan dari 9 sektor pajak daerah rata-rata sudah mencapai 50 persen. Semen­tara untuk PBB dan BPHTB masih belum ada peningkatan signifikan karena diberikan waktu khusus untuk capaian targetnya. “Total target pajak pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp686 miliar. Secara rata-rata sudah dikatakan tercapai kalau diukur un­tuk target sampai Mei 2016 ini. Me­mang PBB dan BPHTB baru mencapai 30 karena karena ada waktu khusus. Soalnya BPHTB kan harus menunggu jual beli rumah,” ungkap An An, ke­marin.

An An mengatakan, berdasarkan dari daring tercatat pajak hotel men­capai 45% atau Rp28,1 miliar dari target Rp62,3 miliar, pajak restoran sudah 50% atau Rp38,2 milyar dari target Rp73,1 miliar. Sektor lain sep­erti pajak hiburan capaiannya sudah 53% atau Rp10,2 miliar dari target Rp19 miliar. “Pajak reklame sudah mencapai 42 persen atau Rp5,5 mili­ar dari target Rp13 miliar. Sementara yang sudah melebihi target adalah pahak hiburan dan restoran karena Kota Bogor merupakan destinasi wisata dan tipe kota jasa,” terang­nya. “Pajak BPHTB capaiannya 32,7 persen atau Rp42,5 miliar dari target Rp130 miliar. Untuk PBB capaiannya baru 30 persen atau Rp32,5 miliar dari target Rp95 miliar. Kedua pajak ini optimis akan tercapai di akhir ta­hun,” tegasnya.(*/ed:Mina)