Terkait tingginya angka Sisa Lebih Pengggunaan Anggaran (SiLPA) dua tahun belakangan yang lebih dari Rp 1 triliun, Demokrat akan mendorong DPRD menggunakan hak interÂplasi kepada bupati.
“Hak interplasi bertujuan untuk meminta keterangan keÂpada Bupati Nurhayanti, soal alasan kenapa SiLPA sampai dua tahun anggaran masih tinggi. Parahnya, anggaran yang tidak terserap dan menjadi SiLPA itu untuk pembangunan infrastrukÂtur seperti jalan,†ujarnya.
Selain itu, Demokrat juga mempertanyakan pengendaÂpan APBD 2016 yang angkanya mencapai Rp 2,1 triliun. “Tahun anggaran 2016 ini kan sudah memasuki semester kedua, tapi sungguh ironis sekali serapan anggaran untuk sektor belanja publik atau langsung masih renÂdah. Ini kalau tidak ditanyakan, dikhawatirkan SiLPA tahun 2016 makin membengkak,†katanya.
Permadi Adjid, politisi PAN menambahkan, terkatung-katungnya pengisian jabatan wabup ini lantaran tidak adanya ketegasan sikap dari Bupati. “Pasca bertemuan di Hotel AsÂton, Kota Bogor, sampai sekaÂrang, Koalisi Kerahmatan yang menjadi pengusung Rachmat Yasin dan Nurhayanti pada PeÂmilihan Bupati (Pilbup) tahun 2013 lalu belum pernah bertemu lagi, kami ingin bupati segera memanggil para pimpinan parÂpol koalisi,†ungkapnya.
Eko Syaiful Rohman, AngÂgota Fraksi PKS menilai, seperÂtinya jabatan wakil bupati akan dikosongkan hingga berakhirnya masa bhakti Bupati Nurhayanti, Desember 2018 mendatang. “KaÂlau Bu Yanti butuh pendamping, pastinya sudah meminta kepada DPRD. Namun Bu Yanti sampai saat ini belum bersikap tegas,†ujarnya. (Rishad Noviansyah)
