“Saat ini seakan-akan pemerinÂtah membiarkan pasar perumahan untuk menengah ke bawah diserahÂkan kepada mekanisme pasar. Alih-alih menyediakan rumah rakyat, hal ini akan menjadi bom waktu ketika harga tanah sudah semakin tinggi, dan tidak dapat lagi dikembangkan sebagai rumah murah,†ujarnya, keÂmarin.
Menurut Ali, akan sangat baik kalau urusan perumahan rakyat sepÂerti pembangunan housing public menjadi tanggung jawab pemerinÂtah dan dibangun oleh pemerintah. Karena apabila pembangunan pubÂlic housing diserahkan sepenuhnya kepada swasta, harga akan merangÂkak, dan semakin tidak terjangkau masyarakat. “Program sejuta rumah yang sedang bergulir pun terancam gagal karena diperkirakan para pengembang swasta yang membanÂtu membangun rumah murah pada saatnya akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan lahan, karena harga tanah sudah semakin tinggi,†terang dia.
Ali memperkirakan, jika tidak ada perubahan arah kebijakan yang tepat, dalam jangka waktu dua samÂpai tiga tahun ke depan, maka proÂgram sejuta rumah berpotensi tidak berkelanjutan.
Sebelumnya, Todd LauchÂlan, Country Head Jones Lang LaSalle menuturkan, aktivitas investor asing yang mengincar sektor properti nasional meningÂkat dan diperkirakan akan terus naik pada periode mendatang. «Peningkatan aktivitas pasar di kuartal kedua tahun 2016 juga terÂstimulasi dari beberapa aktivitas investor asing yang berminat masuk ke pasar Indonesia,» imbuh dia.
Ia menilai, sejauh ini, ada beberÂapa ketertarikan dari investor Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Korea yang menaruh minat terhadap sekÂtor-sektor, seperti residensial untuk luar kota Jakarta, dan ritel di kota-kota sekunder. Selain itu, minat lainÂnya, antara lain pada perkantoran terutama untuk area Jakarta Center Business Disctrict (CBD), dan logisÂtik untuk area industrial di sekitar Jakarta. “Kami percaya jumlah akÂtivitas yang meningkat akan menÂstimulasi pergerakan bisnis properti ke arah yang lebih baik,†pungkasÂnya.
Pemerintah sendiri telah menÂargetkan bisa memangkas jumlah perizinan yang harus dikantongi pengembang dalam membangun perumahan untuk masyarakat berÂpenghasilan rendah (MBR). Jika saat ini ada 33 perizinan yang harus diÂpenuhi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menginstruksikan jumlahnya harus dipangkas menjadi 21 izin saja.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi program sejuta rumah tahun 2015 mencapai 700,14 ribu unit, yang terdiri dari pembangunan rumah baru sebanÂyak 627,45 ribu unit dan peningÂkatan kualitas sebanyak 72,69 ribu unit. Dari realisasi itu, pembanguÂnan rumah MBR hanya mencapai 452,74 ribu unit dari target 603,52 ribu unit.(*)
