HARGA SEMEN MEROKET

“Saat ini seakan-akan pemerin­tah membiarkan pasar perumahan untuk menengah ke bawah diserah­kan kepada mekanisme pasar. Alih-alih menyediakan rumah rakyat, hal ini akan menjadi bom waktu ketika harga tanah sudah semakin tinggi, dan tidak dapat lagi dikembangkan sebagai rumah murah,” ujarnya, ke­marin.

Menurut Ali, akan sangat baik kalau urusan perumahan rakyat sep­erti pembangunan housing public menjadi tanggung jawab pemerin­tah dan dibangun oleh pemerintah. Karena apabila pembangunan pub­lic housing diserahkan sepenuhnya kepada swasta, harga akan merang­kak, dan semakin tidak terjangkau masyarakat. “Program sejuta rumah yang sedang bergulir pun terancam gagal karena diperkirakan para pengembang swasta yang memban­tu membangun rumah murah pada saatnya akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan lahan, karena harga tanah sudah semakin tinggi,” terang dia.

Ali memperkirakan, jika tidak ada perubahan arah kebijakan yang tepat, dalam jangka waktu dua sam­pai tiga tahun ke depan, maka pro­gram sejuta rumah berpotensi tidak berkelanjutan.

Sebelumnya, Todd Lauch­lan, Country Head Jones Lang LaSalle menuturkan, aktivitas investor asing yang mengincar sektor properti nasional mening­kat dan diperkirakan akan terus naik pada periode mendatang. «Peningkatan aktivitas pasar di kuartal kedua tahun 2016 juga ter­stimulasi dari beberapa aktivitas investor asing yang berminat masuk ke pasar Indonesia,» imbuh dia.

Ia menilai, sejauh ini, ada beber­apa ketertarikan dari investor Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Korea yang menaruh minat terhadap sek­tor-sektor, seperti residensial untuk luar kota Jakarta, dan ritel di kota-kota sekunder. Selain itu, minat lain­nya, antara lain pada perkantoran terutama untuk area Jakarta Center Business Disctrict (CBD), dan logis­tik untuk area industrial di sekitar Jakarta. “Kami percaya jumlah ak­tivitas yang meningkat akan men­stimulasi pergerakan bisnis properti ke arah yang lebih baik,” pungkas­nya.

Pemerintah sendiri telah men­argetkan bisa memangkas jumlah perizinan yang harus dikantongi pengembang dalam membangun perumahan untuk masyarakat ber­penghasilan rendah (MBR). Jika saat ini ada 33 perizinan yang harus di­penuhi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menginstruksikan jumlahnya harus dipangkas menjadi 21 izin saja.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi program sejuta rumah tahun 2015 mencapai 700,14 ribu unit, yang terdiri dari pembangunan rumah baru seban­yak 627,45 ribu unit dan pening­katan kualitas sebanyak 72,69 ribu unit. Dari realisasi itu, pembangu­nan rumah MBR hanya mencapai 452,74 ribu unit dari target 603,52 ribu unit.(*)