BOGOR TODAY – Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono mulai geram dengan ketidakteÂgasan Satpol PP dalam meninÂdaklanjuti persoalan perijinan Cafe Sniper di Bogor Nirwana Residence (BNR). Berkali-kali ia mengatakan Pemkot Bogor tidak tegas dalam menindak aturan perijinan.
Untung mengatakan, Cafe Sniper harus segera dituÂtup untuk memberikan perinÂgatan kepada para pengusaha di Kota Bogor agar tidak berÂlaku sewenang-wenang dan menganggap remeh aturan di Pemerintah Kota Bogor.
“Harus di tutup, Cafe Sniper harus di tutup. Nanti pengusaha banyak yang nakal kalo kita tidak tegas,†ujarnya kemarin.
Ia juga mengatakan, tidak adanya tindakan yang diÂlakukan oleh Satpol PP dalam menyegel cafe yang cacat ijijn tersebut, karena sosok WalikoÂta Bogor, Bima Arya menurutÂnya tidak tegas dalam memÂberikan sanksi kepada Cafe Sniper.
“Walikota Bogor tiÂdak tegas, seharusnya ia bisa lebih tegas lagi untuk menuÂtup cafe ini, apalagi sekarang malah ada latihan tembak bagi pengunjung disana. Dimana wibawa Pemerintah Kota BoÂgor selaku pihak eksekutif. Jangan memberikan contoh kepada pengusaha-pengusaha yang tidak baik. Walikota haÂrus tegas,†tutur Untung.
Senada, Anggota Komisi C, Yus Ruswandi menÂgatakan, sampai saat ini dirinÂya tidak mengetahui adanya warga sipil yang mengajukan perijinan menembak.
“Latihan menembak itu hanya ada di TNI. Seharusnya tidak boleh Cafe Sniper memÂbuat sarana latihan tembak kepada para pengunjung. Itu kan ijinnya restoran. Pemkot Bogor harus lebih tegas lagi dalam hal ini,†terangnya.
Seperti diketahui, kasus perizinan Cafe Sniper masih simpang siur dan belum ada sanksi apapun yang diberikan oleh Pemkot Bogor terhadap Cafe tersebut.
Ditengah polemik izin HO yang belum dilengkapi, cafe tersebut kedapatan mengadaÂkan latihan menembak. PadaÂhal dalam Peraturan Daerah (Perda), latihan kegiatan ketÂangkasan itu perlu mendapatÂkan izin karena termasuk ke dalam pajak hiburan sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
Sampai kapankah Pemkot Bogor akan terus menutup mata terkait perijinan yang beÂlum diproses oleh Cafe Sniper tersebut? Memperbanyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang diperlukan, namun hukum tidak bisa dikesampÂingkan begitu saja. (Abdul Kadir Basalamah)
Bagi Halaman