JAKARTA TODAY- Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap perizinan kapal di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kemarin siang. 6 Orang ditangkap, dua diantaranya merupakan PNS Kemenhub.
“Ada 6 PNS yang kita tangkap, 2 PNS, 1 dari PT tertentu. 1 Dari honorer dan PHL yang ada di sini,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono dalam jumpa pers di lantai 6 Kemenhub, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).
Menurut Awi, inisial yang ditangkap yakni AR, AD, D, T dan NM. Staf PNS Kemenhub yang ditangkap yakni golongan 2D. Penangkapan mereka berasal dari informasi dari masyarakat.
Awi menambahkan, di lantai 6 merupakan tempat pelayanan kepada masyarakat. Dari lantai 6 ini, pihaknya mengembangkan ke lantai 12 Kemenhub. “Dari situ (lantai 6) kita kembangkan bahwasanya ada aliran dana ke lantai 12, di ruangan kasi dan kasubdit,” ucap dia.
OTT Kemenhub dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. Presiden Jokowi bahkan sampai datang ke lokasi untuk meninjau.Polisi menangkap sejumlah pihak terkait pungli perizinan kapal di Kemenhub. Calo dan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditangkap.
“Ada calo yang mengurus, ada juga petugas yang ditangkap dan kemudian dikembangkan, ditangkap petugas lain,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (11/10/2016).
Berdasarkan informasi yang didapatkan petugas yang ditangkap tersebut berasal dari Ditjen Perhubungan Laut. Di antara sejumlah orang yang ditangkap, ada petugas berinisial AR.
Mendapat laporan ini, Presiden Jokowi turun langsung ke Kemenhub untuk memantau situasi. Tito mengatakan operasi ini berdasarkan arahan dari Jokowi.
“Terima kasih juga untuk kementerian perhubungan yang telah bekerja sama dengan kami,” ujar Tito.
Sejumlah barang bukti diamankan polisi terkait pungli perizinan kapal di Kemenhub. Polisi menyita uang puluhan juta rupiah. “Ada uang jumlahnya puluhan juta,” ujar Kapolri Tito Karnavian di Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (11/10/2016).
Tito mengatakan polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap saksi dan tersangka. Pengembangan kasus juga sedang dilakukan.
“Ada barang bukti ada, dokumen ada. Saksi-saksi ada. Yang artinya ini sedang kita kembangkan,” ujar Tito.
Tito memastikan operasi tangkap tangan terkait pungli akan diteruskan di daerah dan instansi lain. Operasi ini dilakukan atas arahan Presiden Joko Widodo. “Akan dikembangkan lagi,” ujar Tito.
Total uang tunai yang ditemukan polisi Rp 95 juta. uang ditemukan di dua lokasi berbeda. “Untuk barang bukti ada Rp 34 juta di lantai 6 dan di lantai 12 ada Rp 61 juta,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes M Awi Setiyono, di Kantor Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Polisi juga beberapa buku tabungan dalam OTT tersebut. Di buku tabungan itu, terdapat nominal rekening mencapai Rp 1 miliar. “Termasuk bentuk tabungan senilai Rp 1 miliar,” ucap Awi. “Tapi ini masih dikembangkan karena dalam yang yang kita tangkap ini ditulis kepada siapa untuk siapa,” ujarnya.
Terkait kasus ini, Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait untuk langsung memecat oknum yang bersangkutan. “Saya sudah perintahkan ke Kemenhub, Menpan, kita tangkap, langsung pecat yang bersangkutan ini. Itu saja,” kata Jokowi di Kantor Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).
Jokowi menjelaskan, pihaknya baru saja membentuk Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Usai rapat pembentukan OPP, ia mendapat laporan bahwa telah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT). “Stop, hentikan (pungli). Sekarang sudah ada yang namanya OPP, baru saja sekitar se-jam yang lalu, sudah kejadian yang seperti ini,” tutur Jokowi.
Barang bukti yang ditaruh berupa uang dengan pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, Rp 10 ribu, Rp 5 ribu, dokumen-dokumen, dan ponsel. Polisi juga menyegel sebuah ruangan dengan garis polisi.
Tak anya presiden, Menpan dan RB Asman Abnur datang ke Kemenhub, terkait operasi tangkap tangan dugaan korupsi perizinan. Asman mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada PNS yang nakal dan korup.
“Kami tidak akan main-main, aparatur sipil negara yang terlibat kami tidak segan-segan untuk memecatnya,” ujar Asman di Kantor Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Asman mengatakan, dia sudah mendapat pesan dari presiden untuk memberhentikan PNS yang terlibat korupsi. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar ada efek jera. “Termasuk memberhentikan aparatur negara, itu yang dipesankan (presiden) ke kami,” ucapnya.
Terkait kasus suap ini, Asman mengatakan tindaklanjut pengusutannya berada di tangan penegak hukum. “Sambil menunggu proses dari Polri,” ucapnya.
Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan operasi tangkap tangan ini berawal dari laporan Budi ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Budi mengatakan, tangkap tangan tersebut berkaitan dengan perizinan. Sebelumnya tim internal Kemenhub sudah melakukan pengusutan.
Dari pengusutan itu, Menhub melaporkan dugaan pungli kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Saya melaporkannya kepada Pak Kapolri langsung. Pak Kapolri menugaskan Kapolda untuk menyelidiki,” tandasnya.(Yuska Apitya)
