nawacita-demooBOGOR TODAY – Dua tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Jusuf Kalla rupaya masih mendapatkan kritikan dari berbagai elemen di Kota Bogor.

Hal ini terbukti dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Masyarakat Islam (HMI – MPO) Kota Bogor pada Kamis (20/10/2016).

Pertama, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bogor menggelar aksi unjuk rasa dengan cara membuat lingkaran dan membakar ban didepan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor di Jalan Djuanda Nomor 6, Bogor Tengah Kota Bogor.

Ketua Komisariat UIKA Bogor, Angga Widyatama Putra menilai, ada beberapa sektor yang belum tercapai dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi, yakni pada bidang ekonomi, pendidikan dan hukum. “Pertama dalam bidang ekonomi menurut kami masih belum terpenuhi karena harga sembilan bahan pokok masih tinggi,” tuturnya kepada BOGOR TODAY kemarin.

Tak hanya itu, lanjut Angga, dalam bidang pendidikan juga masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah Jokowi. “Kita juga melihat masih banyak warga yang belum mendapatkan pendidikan dipelosok negeri. Banyaknya sekolah yang masih butuh perbaikan dan semua ini masih belum berhasil diselesaikan oleh Pemerintah Jokowi selama dua tahun kepemimpinannya,” ujarnya.

Sedangkan untuk sektor penegakan hukum, Angga menilai masih jauh dari yang diharapkan. Menururnya, hukum di negeri ini masih mudah dipermainkan oleh para penguasa.

“Hukum kita masih seperti dipermainkan, masih tajam kebawah tetapi tumpul keatas. Ini juga bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk membenahi pemerintahan kita,” paparnya.

Baca Juga :  DPRD Kawal Musrenbang Kecamatan Kota Bogor, Targetkan RPJMD Kota Bogor Rampung di 2024

Oleh karena itu, para mahasiswa dari PMII Bogor berpesan agar Pemerintahan Jokowi tidak hanya sekedar mengedepankan pencitraan, tetapi perlu suatu kerja nyata agar ketiga sektor sentral pemerintahan yakni bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum berjalan dengan baik bagi kepentingan masyarakat.

“Saya rasa hal ini juga berkaitan dengan turunnya Presiden Jokowi yang turun langsung kelapangan untuk menangkap petugas Kemenhub yang melakukan pungli, karena untuk menangkap pungli kelas kecil ini tidak perlu sekelas Presiden turun langsung, cukup dilakukan oleh aparat kepolisian,” pungkasnya.

Sementara itu, demonstrasi juga dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bogor yang melakukan aksi unjuk rasa.

Hanya menggunakan atribut spanduk yang berisikan tulisan kritikan terhadap Pemerintah Jokowi dengan bendera organisasinya, mereka (Pendemo, Red) lantang menyuarakan kritikannya didepan Balaikota Bogor.

Ketua HMI MPO Bogor, Ana Mulyana menjelaskan, Nawa Cita yang dijanjikan oleh Presiden RI dan digadang-gadang merupakan solusi jitu dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dimata dunia dalam segi politik, hukum, dan kesejahteraan rakyat masih dinilai belum mampu menyejahterakan rakyat.

“Sangat jelas dalam pembukaan UUD 1945 pemerintah seharusnya bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita dorong pemerintah untuk lebih pro rakyat,” tuturnya kepada BOGOR TODAY.

Dia juga menilai, pembangunan di Indonesia belum merata diseluruh pelosok negeri. Tak hanya itu, lemahnya kondisi perekonomian Indonesia yang disebabkan banyaknya para pemodal asing juga jauh dari ekonomi kerakyatan yang dijanjikan. “Kita menuntut pemerintah agar menuntaskan program-program kesejahteraan rakyat dibidang pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.

Baca Juga :  Burhan Cuek, Banyak Warga Jadi Korban kasus Pencaplokan Tanah

HMI-MPO juga mengkritisi beberapa kasus besar yang belum dituntaskan hingga saat ini seperti kasus BLBI dan Bank Century. “Dari sini saja stigma negatif bisa bermunculan ketika KPK kalah dengan ditutupnya kasus tersebut. Hal ini membuktikan rusaknya penegakan hukum di Indonesia,” kata dia.

Para mahasiswa juga menolak adanya pemodal asing, menolak tax amnesty yang dinilai tidak pro rakyat, menolak reklamasi Teluk Benoa serta Teluk Jakarta, Nasionalisasi aset-aset asing dan menuntut menutup perusahaan-perusahaan asing yang melanggar undang-undang.

“Kita juga minta kepada pemerintah untuk menegakan supermasi hukum dan menuntaskan kasus HAM serta kasus Mega korupsi BLBI, Century, Sumber Waras dan Reklamasi. Presiden harus bisa melepaskan diri dari intervensi partai politik,” pungkasnya.

Kedua aksi yang dilakukan sekelompok organisasi tersebut merupakan bentuk kecintaan terhadap tanah air. Pemerintah setidaknya perlu menampung kritikan-kritikan untuk membenahi Pemerintah Indonesia menjadi jauh lebih baik dan bermanfaat lagi bagi rakyat banyak.

Tidak terjadi kericuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut, petugas kepolisian dan Satpol PP juga terlihat berjaga menggunakan sepeda dan motor cross guna mewaspadai terjadinya kericuhan. Kendati demikian, arus lalu lintas disekitar Kebun Raya Bogor mengalami kemacetan atas aksi unjuk rasa tersebut. (Abdul Kadir Basalamah)