2144JAKARTA, TODAY—Pengamat Ekonomi Universita Indonesia Faisal Basri mengkritik kinerja ekonomi pemerintahan Joko Widodo yang pencapaiannya jauh dari target-target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Perlambatan ekonomi selama tiga tahun terakhir dinilai sebagai buktinya.

“Laporan pemerintah Indonesia memang hebat, nomor tiga di dunia, tetapi dibandingkan dengan RPJMN justru semakin kacau,” kata Faisal Basri seperti dikutip dari Antara, Sabtu (22/10/2016).

Apabila mengacu pada RPJMN, pemerintah memasang target rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9 persen selama periode 2015-2019. Untuk tahun depan, idealnya ekonomi nasional tumbuh 7,1 persen dan ditargetkan naik menjadi 7,5 persen pada 2018 dan 8 persen pada 2019.

BACA JUGA :  Menu Makan Siang dengan Cumi Bakar Bumbu Nanas dengan Bumbu Asam Segar yang Meresap

Namun implementasinya, pemerintah hanya berani memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2017. Sementara pada 2018 dan 2019 hanya naik tipis masing-masing menjadi 5,5 persen dan 6 persen.

Menurut Faisal, perencanaan ekonomi seperti ini tidak bagus. Terlebih, Bank Dunia melaporkan, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia sejak 2013 hingga 2015 turun signifikan, dari sebesar USD12 ribu menjadi USD10 ribu.

“Ujung tombak selama ini adalah investasi swasta, bukan dari program pemerintah, namun hal tersebut justru diganggu terus, alhasil pertumbuhan kredit terus turun hingga 6,8 persen,” katanya.

Ia juga memberikan analogi bahwa, jika ingin menumbuhkan hasil yang bagus belajar seperti atlet: terus berlatih, disiplin, jaga asupan makanan, dan terus berkompetisi.

BACA JUGA :  Menu Bekal dengan Nasi Goreng Ayam Teriyaki yang Simple Tapi Lezat

“Contohnya Michael Phelps, yang meraih hasil menakjubkan di olimpiade juga bukan kebetulan, tetapi terus berlatih dan disiplin, begitu juga perekonomian, semua sektor juga harus disiplin, asupan aliran dana juga harus terjaga, tidak bisa hanya fokus di satu sisi saja,” katanya.

Faisal mengingatkan, negara-negara berkembang di Asia seperti Vietnam dan FIlipina bisa melakukan hal tersebut. Pemerintah Indonesia, seharusnya cepat sadar akan permasalahan yang mengganjal selama ini dan segera dicari penyebab, serta solusinya.

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================