JAKARTA TODAY- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan progres fisik proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Palembang. Laporan itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) dalam rapat terbatas perkembangan pembangunan LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/2/2017)
Hingga 31 Januari 2017, progres fisik pembangunan prasarana LRT Palembang sudah mencapai 35%, sedangkan progres pembangunan LRT Jabodebek mencapai 12% dengan rincian lintas Cawang-Cibubur mencapai 19,18%; lintas Cawang-Dukuh Atas: 1,21%; dan lintas Cawang-Bekasi Timur mencapai 6,95%.
Budi Karya mengatakan, untuk LRT Palembang, pembangunan prasarana sepanjang 23,4 km ditargetkan selesai pada Juni 2018. Sedangkan pembangunan sarana ditargetkan selesai Maret 2018 sebanyak 4 set @ 3 kereta dan berikutnya Juni 2018 selesai sebanyak 4 set @ 3 kereta yang dikerjakan oleh PT. KAI bekerja sama dengan PT. INKA.
“Kami menargetkan LRT Palembang dapat beroperasi pada Juni 2018 dengan dioperasikan oleh PT. KAI dengan subsidi dari pemerintah,” ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/2/2017).
Budi Karya menjelaskan biaya pembangunan prasarana LRT Palembang menggunakan APBN yang dibayarkan selama 5 tahun anggaran (2017-2021), sedangkan pendanaan sarana berasal dari PT. KAI.
“Terkait LRT Palembang, ada beberapa hal penting yang memerlukan keputusan yaitu diantaranya ketersediaan pasokan listrik sebesar 50 MVA pada Januari 2018 serta pemberian subsidi tarif untuk pengoperasian LRT,” papar Budi Karya.
Budi Karya menambahkan, hal penting lainya LRT Palembang siap operasi Juni 2018 sedangkan pembayaran melalui APBN selama 5 tahun yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2021.
Sedangkan untuk LRT Jabodebek, pembangunan konstruksi fase 1 sepanjang 43 km ditargetkan selesai pada Desember 2018 dan dapat beroperasi pada Mei 2019.
Terkait pendanaan, berdasarkan Perpres No 98 Tahun 2015 jo. Perpres No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan LRT di Jabodebek, pembayaran pembangunan prasarana dibebankan kepada APBN yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
Budi Karya memaparkan, beberapa hal penting yang memerlukan keputusan terkait LRT Jabodebek, adalah perlu adanya alternatif pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek di luar APBN misalnya dengan pembiayaan 100% melalui investasi sinergi BUMN atau pembiayaan 50% APBN dan 50% investasi sinergi BUMN. Selain itu, juga dibutuhkan ketersediaan listrik sebesar 100 MVA pada April 2019.
Perkembangan dari pembangunan LRT di Jakarta dan Palembang tersebut terus dipantau oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan bahwa pembangunan LRT, khususnya di Palembang harus selesai tepat waktu agar dapat digunakan sebagai fasilitas pendukung gelaran Asian Games 2018 yang sudah semakin dekat. (Yuska Apitya)
Bagi Halaman
