“Syarat kedua tentu saja ada common reporting dan IT system ada suatu sistem pelaporan yang sifatnya sama, formatnya mupun konten antar negara agar pertukaran info dianggap adil dan seimbang dan sama-sama bertanggung jawab,” ujarnya.
“Yang ketiga mereka menghendaki adanya informasi sistem atau data base yang cukup standar sehingga data-data yang ditransfer itu dapat dijaga kerahasiaan dan managemennya. Indonesia akan terus perbaiki dari sisi seluruhnya termasuk common reporting system dan IT system agar bisa setara dengan AEoI,” imbuhnya.
Jika tidak mencapai standar tersebut, bisa saja Indonesia tidak mendapatkan informasi dari luar negeri karena tidak mampu mendapatkan informasi dari dalam negeri sendiri. Sri Mulyani tidk menginginkan hal tersebut terjadi.
“Ini adalah hal yang kita hindari karena berarti dari sisi tax amnesty saja sebagian dari aset yg dideklaraiskan 1/3 dari luar negeri, kalau tidak mampu akses data dari WP yang letakan dana di luar, maka Indonesia akan hadapi kesulitan yang serius upaya untuk memenuhi penerimaan pajak kita,” ungkapnya.
Ia mengatakan, saat ini Indonesia berkomitmen untuk bergabung di AEoI pada 2018, oleh karena itu Perpu ini harus segera rampung pada Mei supaya bisa melaporkan regulasi ini secepatnya untuk melengkapi syarat tersebut. Sementara itu ada 50% diantara negara yang menyampaikan ingin bergabung akan melaksanakannya di tahun 2017 ini.
“Ini dianggap tidak sesuai dengan persyaratan mengikuti AEoI. Indonesia sudah berkomitmen sejak 2014 untuk ikut AEoI, komitmen Indonesia ikut pada batch ke 2 yakni 2018. Dari 102 negara yang tandatangan, hampir 50 persen melaksanakan komitmen di tahun ini, dan 50 lagi di 2018 untuk bisa mengikuti AEoI,” ujarnya. (Yuska Apitya/dtk)
