Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menampik hal tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, sudah 450 pemda yang melakukan integrasi program Jamkesda dengan program JKN BPJS Kesehatan. “Sekarang, yang terintegrasi sudah 450 pemda dari total 514 pemda di tingkat kabupaten dan kota,” tegas Irfan.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 April 2017, jumlah peserta program JKN tembus 175.739.499 orang yang terdiri dari 92,06 juta peserta PBI dari APBN, 16,66 juta peserta dari APBD. Sementara, 13,39 juta peserta PNS, 1,56 juta peserta TNI, 1,22 juta peserta Polri, dan 1,26 juta peserta BUMN, serta 163 ribu peserta BUMD. Adapun, peserta swasta tercatat sebanyak 23,66 juta orang, peserta pekerja mandiri 20,71 juta dan bukan pekerja 5,01 juta peserta.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, BPJS dapat bekerja sama dengan Kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, SDM, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelumnya menyebut, mengingat program ini salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, diharapkan kementerian dan lembaga dapat memberikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan untuk mewujudkan universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019 mendatang.(Yuska Apitya)
