GP Ansor Tagih Komitmen Walikota Bogor Terkait Pembubaran HTI

“Malam ini sudah diakui langsung oleh Walikota Bogor, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor taat dan mendukung terbitnya PERPPU, jadi semua perdebatan tentang dakwah individu kader HTI sudah selesai. Saya sudah membantah apologi tentang berdakwah, saya katakan dengan menggunakan asas legalitas maka tidak boleh ada kegiatan untuk kader-kader mantan anggota HTI, yang kemudian masih mensosialisasikan prinsip-prinsip ideologinya. Ingat ! Ideologi itu tidak akan mati, yang di bubarkan organisasinya dan ideologi itu tetap ada di dalam jiwa. Ketika seorang bergerak, maka ideologinya akanbergerak juga, mah inilah yang harus dijaga. Karena, manusia itu makhlus politik dan ideologis,” bebernya.

Oleh karena itu, lanjut Sugeng, kemungkinan yang terkecil sekalipun seperti dakwah, dahwah seperti apa ? Jika itu dari mantan HTI sebaiknya jangan dahulu, apa iyaa memang tidak ada lagi umat islam yang bukan dari organisasi yang memang tidak bermasalah. Jadi marilah pemerintah menjaga supaya tidak memberi ruang. Pemerintah tidak boleh memberi ruang, jika untuk individunya itu pasti akan bekerja dan itu wajar. “Tetapi disini peran pemerintah jangan sampai pemkot nanti lemah, maka masyarakat psda posisi yang derajat horizontal akan terjadi pergesekan dan itulah yang dimaksud ruang tersebut harus di tutup,” ujarnya.

Pasca dibubarkannya organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia oleh Pemerintah beberapa waktu lalu, akhirnya segala aktivitas mengatasnamakan HTI dilarang oleh Pemerintah, termasuk dakwah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bogor, Rachmat Imron Hidayat, mengaku setuju apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, bahkan dirinya akan terus memantau pergerakan HTI, khususnya di Kota Bogor.

“Sebetulnya itu, kewenangan aparat penegak hukum, karena yang menjalankan undang-undang Perpu adalah kepolisian dan kita akan ikut pantau jalannya Perpu tersebut. Bila anggota kami menukan ada eks HTI melakukan dakwah yang berbau khilafah, ya kita akan melaporkan dan koordinasi dengan pihak yang berwenang,” jelasnya.

Romi sapaan akrabnya itu menerangkan, terkait dakwah tadi juga sudah dijelaskan oleh Komandan Densus 99 Banser didalam forum, bahwa dakwah itu cuma alibi mereka, padahal sebetulnya mereka itu menyiarkan tentang khilafah islamiyah. “Kita anggap mereka berdakwah, tapi ada gerakan politik (gerpol). Dari namanya saja HTI itu nama partai kebebasan,” tegasnya.(Yuska Apitya)