GP Ansor Kota Bogor Kupas Kasus BUMD

Diskusi diawali dengan mengupas berbagai persoalan yang dihadapi PDJT. Dalam kesempatan itu, Plt Dirut PDJT Rakhmawati mengatakan, dirinya Bulan Juni 2017 mendapatkan mandat menjadi Plt Dirut dari Walikota dan bertugas selama enam bulan. Saat masuk ke PDJT itu, kondisi PDJT sudah sangat kronis dan krodit. Persoalan krusial utama adalah masalah gaji karyawan dan kondisi perusahaan yang tidak berjalan.

Terkait masalah adanya bantuan dari pihak ketiga dalam perbaikan bus bus PDJT yang rusak, Rakhmawati menjelaskan bahwa pihak PO bus Sinar Jaya mengaku prihatin dengan kondisi PDJT, dan Sinar Jaya menawarkan bantuan untuk penanganan kondisi bus bus tersebut. Jadi berbagai pihak yang membantu PDJT tidak memiliki implikasi dan indikasi apapun selain keprihatinan atas buruknya kondisi PDJT.

“Tugas utama penanganan PDJT salah satunya bagaimana caranya karyawan PDJT itu mendapatkan gaji. Saya sudah bekerja maksimal melakukan apapun untuk PDJT,” ucap Rakhmawati.

Target pada Oktober mendatang sudah bisa dipergunakan 10 bus bantuan dari pemerintah pusat untuk dipergunakan pada jalur jalur kolidor utama PDJT. Harus ada pembenahan menyeluruh terkait masalah manajemen di PDJT, karena apabila memaksanakan sistem manajemen yang ada saat ini, sampai kapanpun tidak akan ada kemajuan kemajuan. “PDJT itu perusahaan yang memiliki potensi besar untuk maju di masa mendatang, apabila manajemennya dirubah total. Untuk permodalan dalam memajukan PDJT dibutuhkan sekitar Rp 5 sampai 6 Milyar,” jelasnya.

Sementara, Dirut PDJT, Andri Latif membantah adanya isu isu terkait PDJT mengalami kerugian atau bangkrut. Mengenai PDPPJ merugi, jelas bahwa PDPPJ tidak mengalami kerugian, karena sampai saat ini karyawan masih lancar mendapatkan gaji, bahkan masih mendapatkan deviden perusahaan.

“Laba PDPPJ terakhir Rp 1,5 milyar. Jadi tidak benar bahwa PDPPJ mengalami kerugian, perusahaan kami baik baik saja,” tegas Andri.

Ia menjelaskan, PDPPJ terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan PAD kepada Pemkot Bogor. Berbagai skema kebijakan dalam memajukan sebanyak 12 pasar yang dikelola oleh PDPPJ terus dilakukan. Terkait masalah Blok F, saat ini sedang dalam prosea akhir persiapan pembangunan oleh pihak ketiga. Kenapa Blok F harus di kerjasamakan, karena PDPPJ tidak memiliki dana untuk membangunnya. Dirut juga menjelaskan terkait masalah isu adanya karyawan PDPPJ yang diduga terlibat kasus perselingkuhan.

“Kami terus berupaya bagaimana PDPPJ ini mengalami kemajuan kemajuan seperti perusahaan lainnya, sehingga berbagai program kegiatan kita lakukan. Soal permasalahan isu perselingkuhan, intinya apabila kasus itu tidak terselesaikan dan mencoreng nama baik perusahaan, maka yang bersangkutan akan ditindak sesuai aturan berlaku. Kita sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan kasus tersebut,” tandasnya. (Yuska Apitya)