Berbeda halnya dengan TNI/Polri yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu, netralitas ASN tidak membatasi hak pilihnya sebagai warga negara.
“Tidak menampik bahwa pegawai negeri sebagai individu tentunya punya pilihan berdasarkan pertimbangannya masing-masing. Hanya saja karena ASN tidak diperbolehkan ikut berkampanye, pilihan pribadi itu tidak disampaikan secara terbuka untuk tujuan memengaruhi orang lain,†kata Sulhan.
Saat ini, imbuh dia, sudah tidak jamannya lagi atasan menggunakan mesin birokrasi dengan menghendaki semua unsur dibawahnya untuk ikut pilihannya.
“Jangan sampai birokrat terbelah karena terkotak-kotak urusan politik. Setiap orang berhak menentukan pilihannya sendiri-sendiri, kami akan kawal pilbup yang bersih dan berintegritas,†pungkasnya. (Iman R Hakim)
