PENINGKATAN PENDAPATAN SAJA TIDAK CUKUP

Oleh : Rr. Vincie Apriany Statistisi BPS Kota Bogor

(Alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS Jakarta)

Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana kenaikan gaji PNS serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen pada 2019. Informasi ini disampaikan oleh Presiden dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. Demikian juga Upah Minimum Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang ditetapkan, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rabu (21/11/2018) dengan besaran UMK di 27 Kota Kabupaten Jawa Barat nilainya rata-rata naik, termasuk Kota Bogor mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen.

Peningkatan pendapatan saja tidak cukup untuk mensejahterakan masyarakat, meskipun sejatinya dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dapat memperbaiki pendidikan dan kesehatannya. Namun pada kenyataanya tidak dapat dipastikan seseorang yang pendapatannya meningkat akan berinvestasi pada pendidikan dan kesehatannya maupun anggota keluarganya.

Human investment dapat diartikan manusia sebagai investasi , atau manusia dianggap sebagai obyek sumber daya. Investasi pada manusia tidak dapat dilihat secara fisik, tidak seperti membangun infrastruktur, namun tidak berarti harus luput dari perhatian. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, sedangkan kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, keduanya merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas.

Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan suatu daerah berkembang untuk menyerapkan teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital.  Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam pembangunan.

Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bogor di tahun 2016 untuk anak usia 16 -18 tahun sebesar 77,41 persen, artinya dari 100 anak usia 16 sampai 18 tahun hanya 77 orang yang masih bersekolah, untuk daerah perkotaan dan dekat dengan ibukota negara, angka ini cukup memprihatinkan meskipun wajib belajar hanya sampai tingkat SMP namun seyogyanya anak anak usia sekolah dapat menuntut ilmu lebih dari jenjang tersebut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dimasa yang akan datang.

Semakin tinggi jenjang pendidikannya Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) juga semakin rendah, memperlihatkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berguguran anak anak yang bersekolah. Dilihat dari keberadaan fasilitas Pendidikan dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor sekolah setingkat SMA hanya ada di 44 kelurahan saja, masih terdapat 24 kelurahan tidak memiliki fasilitas pendidikan setara SMA. Hal ini juga dapat menjadi salah satu penyebab turunnya Angka Partisipasi Sekolah Murni dijenjang yang lebih tinggi, dengan kemacetan yang sulit dihindari di Kota Bogor jika harus bersekolah di kelurahan lain dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan sebagian masyarakat.

Tidak hanya pendidikan, investasi pada sumber daya manusia juga dapat berupa kesehatan, semakin sehat seseorang diharapkan semakin tinggi  produktivitasnya dan semakin terbuka kesempatannya untuk meningkatkan pendidikan dan pendapatannya. Sayangnya pada kehidupan nyata peningkatan pendapatan belum tentu di investasikan pada kesehatan, terkadang justru gaya hidup berubah menjadi tidak sehat.

Rata -rata lama sakit penduduk Kota Bogor 5 sampai 6 hari, dari 100 orang di Kota Bogor 14 – 15 orang mengalami keluhan sakit. Selain itu hasil Susenas menyebutkan  rata-rata perokok di Kota Bogor menghisap 72 batang rokok dalam seminggu atau kurang lebih setara dengan enam bungkus rokok setiap minggunya, untuk meningkatkan kesehatan hal ini tentu bertolak belakang, jika gaya hidup dan kebiasaan seperti ini tidak berkurang semakin tinggi pendapatannya konsumsi rokok per harinya juga akan bertambah. Investasi kesehatan juga dapat berupa tindakan menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat, hal ini bisa dilakukan tanpa perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak, beberapa olah raga sederhana dapat dilakukan, demikian juga makanan yang sehat tidak berarti harus mahal.

Peran pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakatnya juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan kesehatan, terdapat 17 kelurahan yang sudah dilengkapi fasilitas rumah sakit sedangkan 49 kelurahan lainnya jika mau mendatangi rumah sakit harus ke kelurahan terdekat, sementara puskesmas dapat ditemui di 27 kelurahan dari 68 kelurahan  di Kota Bogor, untuk memudahkan masyarakat akan akses fasilitas kesehatan perlu penambahan jumlah fasilitas kesehatan agar lebih memudahkan masyarakat.

Jika kita lihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk masyarakat Kota Bogor, hanya sekitar 20 persen dari rata rata pengeluaran per kapita sebulan untuk sub golongan non makanan yang diperuntukkan pembelian aneka barang dan jasa, dimana pendidikan dan kesehatan termasuk didalamnya, hal ini memperlihatkan prioritas sebagian masyarakat masih belum ber investasi pada sumber daya manusia dalam hal ini peningkatan pendidikan dan kesehatan. Sementara pengeluaran untuk perumahan lebih dari 33 persen, hal ini terjadi karena harga tanah yang cukup tinggi di Kota Bogor, sehingga rumah tangga lebih banyak mengeluarkan pendapatannya untuk investasi fisik, yang dimaksud adalah tanah dan bangunan dibandingkan investasi non fisik dalam hal ini pendidikan dan kesehatan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak semata mata dengan meningkatkan pendapatan saja, namun juga perlu pengawalan agar masyarakat memanfaatkan pendapatannya juga untuk berinvestasi pada sumber daya manusia, agar kedepannya generasi yang akan datang dapat mandiri dan memiliki  kemampuan bersaing  dengan negara lain. Pemerintah juga berperan penting dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat mencakup seluruh wilayah tanpa terkecuali, kemudahan akses tidak dapat dipungkiri juga meningkatkan kepedulian akan pentingnya pendidikan dan kesehatan.

Dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat diharapkan mampu berinvestasi lebih banyak untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai. Karena adanya hubungan ini, maka kebijakan pembangunan harus difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama. (*)