Berangus Korupsi Perijinan, Ratusan Pengusaha Properti Siap Jadi Korwil Gempur

Ketika semua syarat dan prosedur perijinan sudah dipenuhi oleh pengusaha tetap saja para pengusaha properti harus mengeluarkan ‘pelicin’ yang nilainya tidak sedikit. Akibatnya harga jual properti jadi lebih tinggi. “Kalau tidak ada pelicin jangan harap izin bisa keluar. Hal-hal semacam ini kedepannya tidak boleh lagi terjadi,” pinta pria yang gemar menunggangi mobil Hummer itu.

Gempur siap bersinergi dengan para pengusaha properti di seluruh indonesia, untuk memberantas praktek-praktek kotor para oknum birokrat yang selama ini banyak menyusahkan para pengusaha.

“Kalau pengusaha sudah memenuhi seluruh persyaratan perijinan tapi masih dipersulit yang ujung-ujungnya adalah permintaan upeti dari oknum pejabat, ini yang harus dilawan. Kalau perlu kita kerahkan puluhan ribu massa gempur untuk berdemo,” ancam Roy.

Rencananya usai Pilpres, Gempur dan AP2ERSI akan melakukan deklarasi Anti Korupsi dan pungli di jakarta. Dimana dalam deklarasi tersebut Gempur dan AP2ERSI akan menggandeng KPK dalam memberangus praktek-praktek kotor di bidang perijinan dan pelayanan publik.

Nurcholis Fadilah, salah satu pengusaha yang bakal gabung dari pengusaha properti yang berdomisili di bogor menyambut baik rencana tersebut. “Saya ikut dan siap bergabung dengan Gempur, karena selama ini sebagai pengusaha saya juga kerap mengalami kesulitan dalam mengurus perijinan hal tersebut,” tuturnya. (Chamonk)