CIBINONG TODAY – Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dianggap tidak maksimal. Terlebih, keterbukaan informasi hasil kerja mereka terkesan ditutup-tutupi oleh instansi yang menaungi para wakil rakyat tersebut.

Hal itu pun diakui Direktur Democracy Electoral and Empowernmeng Partnership (DEEP), Yusfitriadi. Dia mengaku hingga tahun terakhir anggota DPRD Kabupaten Bogor menjabat, ia tidak pernah mendapatkan hasil kinerja wakil rakyat untuk masyarakat Bumi Tegar Beriman.

“Saya heran kenapa di dewan itu informasi sangat tertutup sekali. Mereka tak pernah terbuka dengan hasil kinerja dewan. Berapa peraturan daerah untuk rakyat itu dihasilkan selama 5 tahun. Mereka tidak transparan,” cetus Yus kepada wartawan, Rabu (29/5/2019).

BACA JUGA :  Menu Sarapan dengan Omelet Keju yang Praktis dan Lezat

Selain itu, menurutnya ada beberapa catatan untuk para anggota DPRD yang akan segera berakhir masa jabatannya. Di antaranya adalah, kapasitas seorang dewan hingga tolak ukur keberhasilan kinerja dewan.

Dua hal ini, kata Yus, tidak pernah dimiliki oleh para anggota DPRD atau DPR di Indonesia.

“Apakah para dewan itu memiliki kapasitas yang memadai. Kita juga tak pernah tahu. Lalu ada atau tidak paramater keberhasilan mereka. Ini yang harus menjadi sorotan. Karena mereka bekerja untuk rakyat. Kalau saya bilang, kinerja dewan sangat tidak bagus,” ungkap Yus.

Kondisi ini pun dikhawatirkan akan ditularkan pada kinerja para anggota DPRD Kabupaten Bogor era yang akan datang. Apalagi, jumlah pemenang dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019 sekitar setengahnya dari jumlah inkumben.

BACA JUGA :  Menu Bekal dengan Telur Gulung Sayuran Andalan Keluarga Tercinta

“Jumlahnya fifty-fifty antara dewan yang baru dengan inkumben. Akan dibawa kemana arah mereka yang baru dalam kinerjanya. Apakah mau mempertahankan budaya yang sudah-sudah,” tegasnya.

Pria yang juga merupakan pengamat politik tersebut berharap, instansi yang menaungi para anggota DPRD di Kabupaten Bogor juga melakukan pembenahan diri. Utamanya lebih terbuka terhadap informasi hasil kinerja dewan.

“Ini penting, keterbukaan publik itu harus. Mereka kerja untuk rakyat. Jadi semuanya harus dievaluasi, harus diperbaiki. Kalau tertutup begini, sebenarnya ada apa di dewan. Itu adalah kecurigaan masyarakat terhadap wakil rakyatnya,” tandasnya. (Firdaus)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================