Keberhasilan Pemerintah Kota Bogor mempertahankan WTP adalah langkah maju dalam perjuangan menuju pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang melayani. “Alhamdulillah Kota Bogor bisa mempertahankan WTP untuk ketiga kalinya, karena secara sistem sudah semakin baik. Tapi bagi Kota Bogor ini ikhtiar yang tidak putus untuk terus mewujudkan pemerintahan yang bersih,†ujar Wali Kota Bogor Bima Arya.
Menurut Bima Arya, predikat tersebut bukanlah sebagai akhir dari pencapaian, masih ada sejumlah catatan yang akan terus diperbaiki ke depannya agar semuanya tertib administrasi. “Ada beberapa catatan atau rekomendasi. Sistemnya semakin kokoh tapi rekomendasi harus ditindak lanjuti terutama terkait dengan kebendaharaan dan kas,†katanya.
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor kepada DPRD, secara substansi berisi capaian kinerja pembangunan Kota Bogor. Substansi materi LKPJ yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya tersebut, meliputi arah kebijkan pemerintah daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum. LKPJ Wali Kota Bogor tersebut, pada hakekatnya merupakan laporan pelaksanaan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran. LKPJ tersebut kemudian dibahas oleh DPRD melalui sebuah Panitia Khusus pembahas LKPJ untuk selanjutnya DPRD menerbitkan sebuah rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan instrumen administrasi yang umum digunakan dalam peroses pengambilan keputusan pemerintahan daerah terkait perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Intinya rekomendasi tersebut adalah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan  di Kota Bogor.
Ternyata rekomendasi tersebut memberi kontribusi berharga bagi perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Pemkot Bogor berusaha semaksimal mungkin, memenuhi komitmen untuk memperbaiki kinerja sesuai hasil rekomendasi yang telah disampaikan dan senantiasa meningkatkan kapabilitas dan kompetensi serta semangat pengabdian guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara riil, adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Bogor. Komitmen tersebut membuahkan hasil yang membanggakan yakni berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. (Adv)
