Menurut Jonni, setelah PSU diserahkan pihaknya langsung melayangkan surat ke Bupati Bogor akan tetap diizinkan pengelola township management di cluster-cluster tersebut. Bahkan, ke Bupati Bogor yang baru Ade Yasin surat pun dilayangkan. Hingga saat ini, surat tersebut belum di jawab sampai muncul kejadian pemasangan spanduk oleh aparat Pemkab Bogor.
“Kami perusahaan yang taat hukum, sebelum ada penjelasan dari Pemkab Bogor maka kami hentikan dulu pelayanan ke cluster-cluster yang PSU nya sudah diserahkan,†jelasnya.
Gara-gara penghentian layanan tersebut, ratusan warga dari tiga cluster tersebut mendatangi Kantor SGC. Mereka protes keras karena kenyamanannya sangat terganggu akibat pemutusan layanan dari PT SGC.
“Saya terima mereka. Intinya mereka menginginkan township management tetap dijalankan PT SGC. Mereka tidak mau PSU itu diserahkan kepada RT/RW. Mereka bilang ke saya tidak merasa terwakili oleh RT/RW karena mereka mengatakan townshp manajemen itu bukan RT/RW tetapi cluster karena karakteristik cluster berbeda-beda tidak bisa RT/RW. Mereka meminta agar SGC tetap mengelola juga meminta pengelolaan PSU tetap oleh SGC,†paparnya.
Untuk itu, kata Jonni warga akan menyurati Pemkab Bogor lantaran selama ini mereka nyaman dengan pelayanan PT SGC dan tertib membayar iuran BPPL. Atas dasar permintan warga, akhirnya PT SGC kembali memberikan pelayanan warga di cluster-cluster yang PSU-nya diserahkan ke Pemkab Bogor sambil menunggu koordinasi dengan Pemkab Bogor.
Sebelum warga datang ke kantor PT SGC, sepucuk surat datang dari pengurus RW 05 Desa Babakan Madang yang berada di cluster Taman Victoria. Surat yang diteken Ketua RW Joehardy dan ditujukan ke PT SGC menyatakan bahwa warga di Taman Victoria tidak ada masalah dengan pengelolaan lingkungan.
“Warga kami juga membayar BPPL secara rutin. Untuk itu kami meminta kepada PT SGC untuk tidak menhentikan pelayanan dan memutus fasilitas yang selama ini sudah berjalan dengan baik, dan terjalin komunikasi yang baik,†pungkasnya. (Iman R Hakim)
