CIBINONG TODAY – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Ronny Sukmana mengaku Surat Keputusan (SK) penetapan pimpinan DPRD sudah diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. “Iya sudah dikirim,” singkat Ronny dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019).
Kata Ronny, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor memiliki waktu selama 14 hari pasca pimpinan ditetapkan dalam paripurna internal. Hanya saja, akan jauh lebih baik jika itu dikirimkan segera. “Ya lebih cepat lebih baik,” ungkap Ronny.
Dari informasi yang didapat, pengiriman SK penetapan pimpinan dewan kepada Pemprov Jawa Barat oleh Sekretariat DPRD dikirimkan hari ini. Calon Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto pun mengatakan hal tersebut. Dia mengaku akan terus mengecek kapan waktu pelantikan pimpinan dewan dilaksanakan.
“Iya tadi, saya cek itu ke Sekwan. Katanya sudah dikirim. Seminggu ke depan saya akan cek lagi perkembangannya,” kata Rudy.
Dia menyebut percepatan pelantikan bukan tanpa alasan. Sebab, pasca dilantik pada tanggal 27 Agustus lalu, pihaknya belum mendapatkan kewenangan penuh dalam bekerja. Bahkan dari informasi yang didapat, 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor telah mendapatkan hak nya per tanggal 1 September 2019.
“Ya kita juga masih terbatas. Kita belum bisa bekerja sepenuhnya. Makannya kami meminta pelantikan dipercepat,” ungkapnya.
Selain itu, Rudy menyebut jika pelantikan berjalan lambat, maka akan berpengaruh pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Bogor.
“Karena kita juga harus nenbahas Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Belum lagi tata tertivnya. Itu juga cukup makan waktu. Lalu kapan membahas anggarannya,” kata Rudy.
Lebih lanjut Rudy menyebut, jika SK ditentukan melalu perhitungan waktu berdasarkan aturan, itu akan memakan waktu hingga akhir September.
“Pembahasan AKD sama tatib bisa saja dilakukan Oktober, tapi itu juga tidak memakan waktu yang sebentar. Sementara SK definitif juga belum jelas. Bagaimana ini,” katanya.
Belum lagi, sambung Rudy, waktu tersebut pun akan dimakan dengan kegiatan anggota dewan yang harus mengikuti bimbingan teknis dan karantina.
“Tidak bisa kita diberikan waktu hanya beberapa hari membahas anggaran. Ini menyangkut publik. Sampai sekarang juga kita tidak tahu pointer anggarannya apa saja,†tegasnya menekankan.
Maka dari itu, dirinya berinisiatif untuk mengumpulkan para perwakilan fraksi untuk merumuskan AKD dan tatib terlebih dahulu. Hal itu perlu dilakukan untuk mengefisienkan waktu sebelum ketuk palu anggaran. Hal itu kembali kepada waktu pembahasan AKD dan tatib yang juga memakan waktu lama.
“Sekarang coba kalau kita tidak mengambil inisiatif itu, pasti berantakan. Tidak bisa. Makanya kita sudah memanggil sekwan juga untuk menanyakan hal itu. Kita minta fasilitasi sekwan untuk mengumpulkan fraksi. Kita bahas saja dulu AKD dan tatib, setelah definitif kita tinggal sepakati,†jelasnya. (Firdaus)
Bagi Halaman
