CIBINONG TODAY – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyoroti proyek rehabilitasi Kantor Bupati Bogor. Musabab, rehabilitasi yang kabarnya menghabiskan anggaran hingga Rp 800 juta itu tidak melalui proses lelang atau tender melainkan penjunjukan langsung (PL).
Menurutnya hal itu menyalahi aturan. Sebab, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, menyebutkan bahwa jika pekerjaan diatas Rp200 juta harus melalui tender yang dilakukan oleh Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ).
Rudy pun mengaku akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) sepulang diklat yang saat ini ia jalani bersama anggota DPRD Kabupaten Bogor lainnya, di Bandung, Jawa Barat.
“Nanti akan saya sidak itu,” tegas dihubungi wartawan, Kamis (10/10/2019).
Dari informasi yang didapat, empat ruangan di kantor Bupati yang akan direnovasi yaitu ruang kerja Bupati, mushalla, ruang istirahat dan ruang staf bupati. Masing-masing ruangan dianggarkan Rp200 juta. Anggaran tersebut berasal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
Rudy mengaku terkejut saat mendapati kabar itu. Dia menilai pembangunan yang dibahas dan disahkan sebelum dirinya dilantik itu ada beberapa kejanggalan. Salah satunya adalah gedung yang masih terlihat layak pakai.
“Masih banyak kebutuhan yang lebih penting untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Salah satunya masyarakat Kabupaten Bogor butuh air bersih,” ucap Politisi Gerindra itu.
Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar, Ridwan Muhibi. Menurutnya kantor Bupati yang masih elok dilihat dan nyaman digunakan itu sebaiknya tidak perlu direnovasi. Sehingga alangkah lebih baiknya pemerintah memfokuskan diri dalam pelayanan kepada masyarakat dan mengatasi masalah kekeringan.
“Pola anggarannya itu juga harus diperhatikan dari segi efisiensi, efektif dan akuntabilitasnya. Saya lihat juga ruangan bupati masih bagus, pokoknya akan kita bongkar itu yang ghaib-ghaib,” tegas Ridwan. (Firdaus)
Bagi Halaman
