“Semua perjuangan pergerakan itu, nyatanya belum mampu membuat pemangku kebijakan menjalankan aspirasi masyarakat. Agenda pelemahan KPK melalui RUU KPK, telah disahkan sejak 17 Oktober 2019. Desakan masyarakat sipil kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu yang mencabut RUU KPK tidak digubris,” tuturnya.
BEM SI tidak puas dengan penundaan beberapa RUU kontroversial. Sebab, masih banyak persoalan yang diakibatkan kebijakan yang tidak pro-rakyat.
“Kebakaran hutan dan lubang tambang yang menganga, masih menjadi gambaran lingkungan kita. BPJS sebagai sistem jaminan sosial, justru semakin merugi dan merugikan warga. Pendidikan semakin tergerus dengan liberalisasi dan dikuasai oleh rektor yang menjadi perpanjangan tangan rezim. Reforma agraria masih sekadar bahasa politis, karena sengketa lahan malah makin marak terjadi. Ini semua dilengkapi dengan kondisi ekonomi yang dikuasai kartel dan kapital-kapital besar,” bebernya.
BEM SI sempat berencana menggelar aksi di hari pelantikan presiden. Namun, rencana itu digeser pada Senin (21/10/2019) besok.
Diketahui, Jokowi dan Ma’ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada Minggu (20/10/2019) hari ini. Pelantikan akan digelar dalam sidang paripurna MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pukul 14.30 WIB. (net)
