JAKARTA TODAY- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendapat kunjungan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang dan Alex Marwata. Adapun pertemuan itu membahas masalah kerja sama kedua lembaga tersebut ke depannya.
“Dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Kemendagri dan KPK, dalam rangka pengelolaan dan pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditransfer ke daerah. Terutama, tahun depan kurang lebih Rp 800 triliun anggaran yang akan ditransfer ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Tito di kantornya, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Menurut dia, pengawasan ini penting, agar distribusi anggaran bisa tepat sasaran.
“Sekaligus pengawasan, agar tidak ada penyelewengan anggaran. Banyak masukan-masukan dari KPK yang sudah lama melakukan pembinaan dan pengawasan,” jelas Tito.
Dikutip dari Liputan6.com, masukan dari KPK itu di antaranya mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset dan hal-hal lainnya.
“Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti, terutama masukan rencana aksi tahun 2020,” jelas Tito.
Dia pun mengingatkan, pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah untuk membicarakan penggunaan anggaran. Serta mengharmonisasikan kegiatan di Pemda agar searah dengan program prioritas Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Saya ulangi, di bulan Desember kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaannya, menyinkronkan sekaligus juga mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan,” jelas Tito.
“Saya kira dengan kerja sama ini, tolong beberapa daerah yang masih menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019 betul-betul penyerapannya tepat sasaran dan kemudian tolong kalau ada program-program rencana untuk tahun 2020 betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal juga dengan visi-misi Bapak Presiden,” lanjut dia.
Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengungkapkan hal yang sama, terutama terkait fokus program prioritas Presiden dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap pemerintah daerah.
“Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni terkait dengan infrastruktur, SDM, investasi, itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden, KPK juga akan memfokuskan ke area itu,” jelas Alex.
Menurut dia, pihaknya akan koordinasi dengan Mendagri, agar daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden supaya ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan daerah.
“Itu nanti yang akan kami lakukan bersama-sama dengan Kemendagri,” pungkas Alex.(net)
